BANDUNG | BBCOM | Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke RS Al-Ihsan di Kabupaten Bandung dalam rangka pemantauan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis (07/11/2024).
Menurut Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang.SH, pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah sangat penting untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai peruntukannya.
“Kami melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa aset yang dikelola oleh Rumah Sakit Al-Ihsan ini dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kepentingan kesehatan masyarakat,” Ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dikatakan Rafael bahwa pemanfaatan aset daerah, seperti lahan, bangunan, dan fasilitas lainnya, harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konservasi atau penentaran aset yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan agar seluruh aset yang dikelola oleh Rumah Sakit Al-Ihsan dicatat dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara profesional.
“Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan terkait penggunaan aset daerah, termasuk aset di sektor kesehatan seperti di Rumah Sakit Al-Ihsan, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Setiap aset harus dimaksimalkan fungsinya untuk pelayanan publik,” tambah Rafael dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Selain itu, Komisi I DPRD Jawa Barat juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas di Rumah Sakit Al-Ihsan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Rafael Situmorang menekankan bahwa pengelolaan aset yang baik dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk dalam penambahan fasilitas dan infrastruktur perawatan yang ada.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda rutin Komisi I dalam rangka pengawasan dan evaluasi pengelolaan aset di seluruh wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat berharap dengan adanya pengawasan yang ketat, pengelolaan aset pemerintah daerah akan semakin transparan dan berdaya guna bagi masyarakat luas. (ded)
