BANDUNG | BBCOM – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, MH, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan alih fungsi lahan secara tebang pilih. Menurutnya, selama ini pemerintah belum konsisten menindaklanjuti komitmen untuk mencegah perubahan lahan menjadi kawasan komersial.
Rafael menegaskan, penghentian alih fungsi lahan harus dilakukan secara merata dan adil, tanpa diskriminasi terhadap lokasi atau kepentingan tertentu. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi di Bandung baru-baru ini.
“Kawasan Bandung Utara (KBU), yang merupakan daerah resapan air dan hutan lindung, masih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial yang tidak sesuai aturan,” kata Rafael.
Ia menyoroti beberapa lokasi, seperti Cagak dan Castello, yang hingga kini belum mendapatkan tindakan tegas meski jelas melanggar ketentuan. “Kalau kita lihat KBU, itu kan data lama, tapi kenyataannya belum ada penertiban yang nyata. Jadi, tidak perlu jauh-jauh ke Puncak, cukup di KBU saja sebagai contoh penertiban alih fungsi lahan,” jelasnya.
Rafael memperingatkan, praktik penertiban yang tidak konsisten menimbulkan kesan pilih kasih. “Jangan sampai penghancuran bangunan dilakukan secara tebang pilih. Bahkan di Puncak, masalah justru berurusan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tapi di daerah sendiri, Perda Kabupaten, Kota, maupun Provinsi tidak dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam penegakan aturan agar kelestarian lingkungan dan fungsi lahan tetap terjaga. (adip/dd)
