INDRAMAYU | BBCOM — Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan lapangan terhadap kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Cikamurang–Bantarwaru, Kabupaten Indramayu, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di wilayah kerja UPTD PPP LLAJ Wilayah IV dan bertujuan memastikan pelaksanaan proyek PJU berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah dialokasikan.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
“Kami ingin melihat langsung progres pembangunan PJU di ruas Jalan Cikamurang. Keberadaan penerangan jalan sangat penting, tidak hanya demi keselamatan para pengguna jalan, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ujar Daddy.
Menurutnya, PJU yang memadai akan memberikan rasa aman, meningkatkan kenyamanan berkendara, serta membantu menurunkan risiko kecelakaan, terutama di malam hari. Ia juga menyoroti masih banyaknya lampu jalan di wilayah Indramayu yang tidak berfungsi alias mati, serta jarak antar tiang yang dinilai terlalu lebar.
Sebagai bentuk komitmen perbaikan, Kabupaten Indramayu tahun ini mendapatkan tambahan 100 titik PJU baru. Setiap tiang memiliki tinggi sekitar 9 meter, dengan jarak antar tiang yang dirancang antara 40 hingga 50 meter.
“Pemerintah daerah harus serius memastikan program perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk PJU, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tambah Daddy.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Jabar berkomitmen melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis. Tujuannya agar pelaksanaan proyek sesuai standar mutu, tepat waktu, dan dana publik dapat digunakan secara optimal.
“Kami akan terus memantau agar anggaran publik benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan peninjauan ini merupakan bagian dari agenda rutin Komisi IV DPRD Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap proyek-proyek infrastruktur di sektor transportasi dan penerangan jalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. (adip/dd)
