BANDUNG | BBCOM – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima dan memfasilitasi kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan studi banding terkait evaluasi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua lembaga untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai strategi pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah aspek pengelolaan PAD menjadi pembahasan, mulai dari pemetaan potensi pendapatan, evaluasi target dan realisasi penerimaan, penguatan basis data, hingga strategi optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah.
Penguatan PAD dinilai membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada sektor pajak serta retribusi. Pengelolaan aset daerah, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber pendapatan lain yang sah juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Selain itu, pertukaran pengalaman antardaerah dinilai dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pendapatan. Mengingat setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda, berbagai strategi yang diperoleh melalui forum tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Dalam kegiatan ini, PPID Sekretariat DPRD Jawa Barat turut berperan memfasilitasi penerimaan rombongan serta memenuhi kebutuhan informasi kelembagaan. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan layanan informasi publik dan dukungan terhadap kegiatan kunjungan kerja antarlembaga pemerintahan.
Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara lembaga legislatif, khususnya dalam bertukar pengalaman terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui fasilitasi kunjungan kerja tersebut, PPID Setwan Jabar menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan informasi yang tertib, responsif, dan terdokumentasi dengan baik.
Pertukaran informasi dan pengalaman antardaerah diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendorong tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. (**)















