BANDUNG BB.Com- Pengesahan APBD Perubahan 2016 Provinsi Jawa Barat diperkirakan molor. Padahal, sebelumnya DPRD maupun Pemerintah Provinsi Jabar menargetkan pengesahan APBD perubahan harus diketuk sebelum penyelenggaraan PON XIX/2016.
Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, mundurnya pengesahan APBD perubahan ini dikarenakan belum turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyangkut kepastian penundaan dana transfer pusat untuk Pemprov Jabar. Pihaknya ingin kepastian jumlah anggaran dari pusat agar bisa menghitung anggaran perubahan.
“Tapi kami tetap melakukan pembahasan, by process,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa (6/9). Meski begitu, Ineu berharap bisa tepat waktu, terlebih anggaran yang dibahas tidak besar karena sudah terserap untuk PON 2016.
“Namun yang sekarang sedang betul-betul dikaji yaitu potensi pendapatan, pajak dan dari pusat,” kata Ineu. Menurutnya, jika PMK turun dalam pekan ini, dewan bisa menjadwalkan pembahasan selama satu pekan dengan intensitas yang ditambah.
“Setelah itu evaluasi Kemendagri paling lama dua pekan, jadi setelah PON beres, melaju pada pergub,” katanya. Ineu menyebut, beberapa kegiatan yang dibahas dalam anggaran perubahan tersebut di antaranya dana desa, program keluarga harapan (PKH), dan dana bagi hasil ke kabupaten kota yang harus dipenuhi provinsi. (dp)
