BANDUNG BB.Com-Pemerintah dituntut memberikan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat terkait rencana pencabutan subsidi listrik. Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana mencabut subsidi listrik terutama untuk pengguna 900 VA.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, mengatakan, pemerintah harus menyosialisasikan pencabutan subsidi ini kepada masyarakat. Ini penting agar pencabutan tersebut tidak dilakukan secara mendadak.
Dengan begitu, masyarakat akan lebih siap dalam menerima pencabutan tersebut. Selain itu, dia pun meminta pemerintah memberikan kompensasi yang sama dengan pencabutan subsidi yang akan diberlakukan awal Februari ini.
Menurutnya, setiap pencabutan subsidi harus ada kompensasi yang setara untuk mencegah dampak negatif dari kenaikan harga. Nantinya, kompensasi pencabutan subsidi listrik tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat seperti dalam bentuk transportasi yang murah.
Hal ini sangat diperlukan untuk membantu usaha kecil menengah, kesehatan gratis, pendidikan gratis, hingga kemudahan mencari lapangan kerja. “Kebijakan subsidi itu harus seimbang dan produktif pada jangka panjang,” kata dia di Bandung, Senin (30/1).
Tak hanya itu, dia pun meminta adanya transparasi dari pemerintah terkait alasan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA. Menurutnya, hal ini harus disampaikan agar masyarakat bisa merespons dengan positif kebijakan tersebut.
“Bila sesuai rekomendasi PLN menilai ada pelanggan 900 VA yang tidak layak memperoleh subsidi, maka harus dikaji dampaknya terhadap pelanggan,” pungkasnya.
Manager Niaga PT PLN Ditribusi Jawa Barat Marjon Sinaga mengatakan, subsidi listrik yang diterima sekitar 3,8 juta pelanggan 900 VA (volt ampere) di wilayah Jawa Barat akan dicabut oleh pemerintah secara bertahap pada awal Februari 2017. Menurutnya, PLN Distibusi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran (pencabutan subsidi listrik) dengan menyebar brosur dan pamflet tentang pelaksanaan subsidi listrik di seluruh daerah di Jawa Barat.
“Jadi brosur-brosur dan pamflet telah kita sebar ke desa-desa dan di setiap kantor desa atau lurah ada informasi tentang tarif subsidi sesuai sasaran. Kemudian kita juga sosialisasi di kabupaten/kota dan kecamatan,” katanya.
