oleh

Pemberdayaan Asset Pemprov Jabar Terbengkalai Untuk Dioptimalkan

Bangunannya baru ingin kita optimalkan kembali, yang  bisa dijadikan pusat benih ikan hias dan pusat pameran ikan koi khususnya, sehingga aset ini tidak sia sia, padahal ini sangat strategis di pinggir jalan utama di daerah wisata kawasan Puncak Cianjur

 

BANDUNG | BBCOM | Perubahan nomenklatur struktur organisasi Aset milik Pemprov Jabar menyebabkan pemberdayaan asset milik pemprov Jawa Barat terbengkalai. Demikian disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra H.  Mirza Agam Gumay, SMHk. (13/3/2021).

Menurutnya ada cukup banyak aset Pemprov Jabar yang sudah dikuasai dan bahkan di klaim milik mereka (pihak ketiga-red). Padahal, secara de jure masih tercatat dalam buka aset sedangkan secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain, sehingga hampir setiap tahun menjadi bahan temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Permasalahan kepemilikan aset daerah, agar ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas berupa Surat-surat/ Sertifikat, kita (DPRD Jabar-red) akan terus mendorong pihak Pemprov Jabar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk segera menyelesaikan pendataan atau membuat databest asset.

Pada saat Komisi 1 DPRD Jabar melakukan peninjauan langsung ke UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di Ciherang, Kabupaten Cianjur yang merupakan bangunan asset milik pemprov Jawa Barat kita dorong untuk di optimalkan.

“Bangunannya baru ingin kita optimalkan kembali, yang  bisa dijadikan pusat benih ikan hias dan pusat pameran ikan koi khususnya, sehingga aset ini tidak sia sia, padahal ini sangat strategis di pinggir jalan utama di daerah wisata kawasan Puncak Cianjur,” katanya.

Lebih lanjut disebutkan Agam, dari sisi legalitas tanah di Balai tersebut, sangat terjaga tinggal bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan supaya lebih produktif.

“Padahal, ini relatif baru bangunannya jadi sayang kalau tidak di manfaatkan dan akan rusak, sementara anggaran yang diturunkan kesini untuk perbaikan belum ada,” tutupnya. (adikarya/dd)

BACA JUGA  Masyarakat Berharap Anggaran Perbaikan Rutilahu Ditambah

Komentar