BEKASI | BBCOM — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung progres pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang belum rampung akibat kendala anggaran tahun 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kepastian penyelesaian pembangunan menjelang tahun ajaran baru.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, ke lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Rabu (4/2/2026). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja, laporan pengawasan Dinas Pendidikan, serta temuan anggota DPRD di lapangan.
“Ada pembangunan yang belum tuntas pada anggaran 2025. Karena itu kami perlu turun langsung untuk memastikan progres dan mendapatkan proyeksi penyelesaiannya,” kata Yomanius.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis fisik bangunan, tetapi juga pada tingkat kebermanfaatan fasilitas bagi peserta didik. Saat ini, dari rencana 20 ruang kelas baru, baru 10 ruang yang dapat dimanfaatkan sehingga daya tampung sekolah belum optimal.
“Yang terpenting, bangunan ini bisa digunakan dengan nyaman oleh siswa saat tahun ajaran baru. Pemanfaatan masih dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Yomanius menyebutkan, target penyelesaian pembangunan masih menunggu hasil evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan proyeksi sementara, sisa pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 15 hingga 20 hari. Namun, DPRD mencatat sejumlah temuan di lapangan, termasuk persoalan fasilitas sanitasi di dalam ruang kelas.
“Ada toilet di dalam RKB yang belum dilengkapi exhaust vent. Ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa. Fokus kami tetap pada manfaat bangunan bagi proses belajar mengajar,” katanya.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila, menilai progres pembangunan belum sebanding dengan sisa waktu pengerjaan. Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan USB SMA Negeri 20 Kota Bekasi baru mencapai sekitar 72 persen.
“Waktu penyelesaian semakin terbatas. Karena itu dibutuhkan komitmen semua pihak agar pembangunan bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Lilis menjelaskan, keterlambatan pembangunan dipengaruhi sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan awal pekerjaan hingga persoalan sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, akses menuju sekolah yang melintasi lahan milik pihak lain masih memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga.
Ia menambahkan, sejak berdiri pada 2016, SMA Negeri 20 Kota Bekasi masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi efektivitas kegiatan belajar mengajar, mengingat jumlah siswa mencapai sekitar 700 hingga 750 orang, sementara daya tampung gedung baru masih terbatas.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat lainnya, Irpan Haeroni, menekankan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan agar percepatan penyelesaian tidak mengorbankan mutu bangunan.
“Pembangunan harus selesai dengan kualitas yang baik dan sesuai ketentuan. Harapannya, tidak ada lagi kendala sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman,” katanya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Sri Suwarsih, berharap pembangunan tahap lanjutan dapat kembali dianggarkan pada 2026 agar kapasitas ruang kelas dapat ditambah dan seluruh kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dalam satu shift.
“Jika semua kelas bisa satu shift, tentu akan berdampak positif pada kenyamanan, semangat belajar, dan prestasi siswa,” ujarnya. (***)
