oleh

Mirza Agam Gumay : Persoalan Lingkungan Hidup Tidak Hanya tentang Sampah

BANDUNG | BBCOM | Pimpinan dan Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jabar kunjungi kantor Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kegiatan tersebut dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Menurut anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jabar, H. Mirza Agam Gumay, setelah melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, banyak point-point penting menjadi bahan pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI seperti penegakan hukum serta penyesuaian data.

“Alhamdulillah banyak masukan yang didapat dalam pembahasan RPPLH ini yang selanjutnya akan kami bahas lebih dalam bersama para pakar dan mitra kerja,” kata H. Mirza Agam Gumay saat dihubungi melalui ponselnya Rabu (15/6/2022).

Anggota Pansus VI DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay

Dikatakannya, banyak masukan yang disampaikan pihaknya terkait pembahasan Raperda tersebut, dan yang paling ditekankan adalah mengenai kerjasama dan penegakan hukum.

“Raperda RPPLH yang akan kami buat ini sejatinya sudah bagus, tetapi ada beberapa masukan terkait dengan kerjasama dengan provinsi yang lain, penegakan hukum, dan juga sinkronisasi data dan informasi yang selalu update,” ujarnya.

H. Mirza Agam Gumay menambahkan, saat ini banyak orang berpikiran bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu mengenai soal sampah, selain itu banyak aspek yang menyebabkan masalah muncul seperti faktor lain yang dapat menggangu lingkungan.

“Pada saat ini banyak orang beranggapan bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu hanya sampah, padahal banyak aspek yang menyebabkan masalah itu muncul,” ucapnya.

Ia berharap, Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup nanti.

“Kami mengharapkan kedepannya Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mengelola lingkungan hidup khususnya di wilayah Jawa Barat,” tutupnya.

Diketahui, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. (ded/adv)

Komentar