Oleh : Teddy Guswana (Redaksi Bandung Berita.com)
Kota Cimahi yang berdiri tahun 2001 telah dipimpin oleh tiga walikota dan satu Plt yang saat ini masih menjalankan kepemimpinan kota Cimahi. Sejak berdiri. Visi dan Misi yang disodorkan senantiasa ideal. Tapi Visi dan Misi itu tercorengoleh kepemimpinan tiga walikota terdahulu yang tersangkut persoalan hukum yang mengakibatkan merosotnya citra kota Cimahi di mata masyarakat. Dalam hal ini, menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa sosok kepemimpinan suatudaerah akan berkorelasi pada posisi dan kondisi daerah yang dipimpinnya. Jika kepemimpinan buruk maka imbasnya akan mendegradasi citra daerah yang dipimpinnya. Begitupun sebaliknya.
Berangkat dari kondisi itu, Plt sekarang tentu menghadapi tantangan berat yakni tantangan untuk mengembalikan citra kota Cimahi, baik dari aspek tatakelola pemerintahan maupun dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tantangan ini memang cukup sulit untuk diwujudkan. Tetapi jika semua elemen organisasi pemerintah kota Cimahi memiliki komitmen yang kuat, maka upaya mengembalikan citra kota Cimahi ke posisi terhormat tentu akan bisa dicapai.
Mau tidak mau, setelah tiga walikota teerdahulu tersangkut persoalan hukum. Kota Cimahi sekarang ini disadari atau tidak tengah memasuki fase perubahan besar, yakni fase perubahan yang dituntut untuk berdinamika pada kondisi pengembalian citra ke arah kota yang terhormat yang benar benar mampu menciptakan good governance dan clean government. Memang upaya ini menjadi suatu upaya tidak mudah karena diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran/elemen pemerintah kota Cimahi.
Secara organisatoris, kepemimpinan kali ini meskipun masih PLT, tetapi dituntut untuk menggulirkan kebijakan kebijakan strategis demi kemajuan kota dan masyarakatnya. Kemudian di tingkat bawahnya dituntut mampu mengejawantahkan dan mengimplementasikan kebijakan kebijakan pimpinan dengan menghindarkan birokrasi berbelityang akan menyulitkan masyarakat. Selain itu, dituntut pula untuk menghidarkan penyimpangan penyimpangan yang bisaberimbas pada terdegradasinya kinerja pemerintahan.
Maju, Agamis, dan Berbudaya yang digulirkan sebagai Visi pemerintah kota Cimahi saat ini memang sangat strategisjika mampu diiimplementasikan pada kondisi nyata. Dalam halini, komitmen adalah kata kunci yang harus dijadikan pegangan bersama. Tanpa itu, mustahil visi yang strategis itu bisa diwujudkan. Dalam hal ini, visi yang digulirkan tentu bukanhanya sekedar slogan, tetapi secara factual menjadi arah dinamika pemerintahan dan pembangunan kota Cimahi, baikdalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Bicara soal visi kota Cimahi saat ini, didalamnya terkandung definisi dan pengertian yang cukup luas. Karenanya dalam tulisan ini akan dibatasi pada pengertian “berbudaya” sebagai salah satu sisi dari Visi Kota Cimahi. Apa yang dikatakan “berbudaya” didalamnya terkandung tata nilai yang bisa mendorong, menggerakan, dan mengarahkan ke tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan sebagai suatu organisasi besar, maka pengertian berbudaya disini bisa diartikan sebagai budaya organisasi yang didalam beberapa teori menjadi pedoman implementatif dalam megarahkan kemana organisasiitu didinamisasi.
Soal berbudaya ini, terkait erat dengan salah satu butir misikota Cimahi “……,perubahan kultural menyangkut perubahantata nilai budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun extra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinanyang kuat, amanah dan memiliki visi”. Disini jelas, sangat disadari dan sudah digariskan didalam misi kota Cimahi bahwa soal kultur/budaya menjadi hal penting dalam mengarahkan dinamika pemerintahan kota Cimahi. Kultur/budaya ini secarateoritis menjadi tata nilai yang akan menggerakkan individu danatau kelompok didalam suatu organisasi (pemerintahan) kearahtujuan tertentu yang diinginkan bersama.
Budaya organisasi itu sendiri sebetulnya masih merupakan hal yang relative baru dan awalnya bertujuan untuk diterapkan pada organisasi perusahaan (terutama di Amerika Serikat) beberapa tahun ke belakang. Namun dalam perkembangannya budaya organisasi ini ternyata bisa diterapkan di lingkungan organisasi pemerintahan. Dalam kaitan ini, menurut Rivai dan Mulyadi (2012, p.374) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah lakusehari hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi.
Berangkat dari landasan teoritis itu, maka budaya organisasi dalam lingkungan pemerintahan khususnya pemerintahan kota Cimahi menjadi pedoman sangat penting bagi terwujudnya tingkah laku ASN didalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Pada kondisi ini, peran pimpinan organisasi yang dalam dalam hal ini Plt Walikota menjadi ujung tombak didalam menggulirkan kebijakan sebagai kerangka kinerja bawahan guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama untuk kepentingan lajunya pembangunan dan yang lebih luas lagi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kota Cimahi.
Jika melihat pada latar belakang pimpinan organisasi pemerintahan kota Cimahi saat ini (Plt walikota ia yang berasal dari kalangan militer, maka tindakan pimpinan didalam menggulirkan kebijakan dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama diharapkan bisa lebih tegas dan lugas serta didasarkan pada disiplin yang kuat.
Selama ini, sudah banyak diketahui bahwa tata nilai yang melatar belakangi budaya militer akan mempermudah terbentuknya disiplin sehingga arah yang ingin dicapai darikinerja kepemimpinan akan lebih besar ketercapaiannya karena mampu mengarahkan bawahannya secara tegas. Ditambah dengan kepemimpinan yang selama ini dijalankan, baik sebagai wakil walikota maupun sebagai sebagai plt Walikota, akan menjadi nilai tambah didalam membentuk sikap dan tata nilai budaya organisasi untuk bisa mambawa ke arah perubahan pemerintahan kota Cimahi guna terwujudnya disiplin pemerintahan yang lebih baik, menekan segala bentuk penyimpangan, dan mewujudkan good governance dan clean government.
Patut disadari, ada tugas besar yang harus dihadapi plt walikota saat ini. Selain dituntut mewujudkan budaya organisasi pemerintahan yang kredibel, berintegritas, dana kuntabel, juga ada tantangan lebih besar yakni membawa perubahan besar dalam rangka mengembalikan dan menempatkan citra pemerintah kota Cimahi kearah yang lebih baik dan bisa lebih diapresiasi oleh masyarakat. Mampukah plt walikota saat ini mengisi fase perubahan ini kearah yang diinginkan bersama? Pertanyaan ini tentu harus terjawab. Semoga kota Cimahi semakin berbudaya.
