oleh

Komisi V DPRD Jabar Akan Evaluasi Terkait Dana Hibah yang Sudah Digelontarkan

BANDUNG | BBCOM | Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadan Kurniawan ternyata tidak mengetahui kalau ada dana BOS Pusat/Hibah yang digelontarkan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

“Kalau provinsi sekarang lebih bergeser kepada penanganan covid-19, meskipun kemasarannya ada hibah. Itupun terkait dengan Covid-19 tadi, seperti pendidikan kesehatan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Jabar, Bandung, Kamis (03/12/2020).

Dkatakan kalau pertanyaan bukan soal Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tetapi BOS Pusat. Politisi Gerindra itu bergumam.

“Oo gitu. Saya nggak tahu tuh. Coba minta datanya,” pintanya.

Evaluasi yang akan dilakukan DPRD Jabar terkait dana hibah yang sudah digelontarkan akan dilakukan penyelidikan lapangan.

“Disamping kami turun dengan komisi terkait yang langsung mengetahui pengucuran dana hibah tersebut kami juga punya cara lain,” ungkapnya.

DPRD Jabar menurut Dadang juga siap menerima laporan dari masyarakat, dan laporan dari media. “Ya, seperti laporan-laporan yang dilayangkan media ini,” terangnya.

Informasi-informasi apapun itu, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran langsung. “Jawa Barat ini kan luas,” ungkapnya.

Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat pada TA 2019 menerima dana hibah dari Pemprov Jabar senilai Rp 15 miliar untuk kegiatan pembinaan kelengkapan penunjang  jamaah haji rekrutman tim pemandu haji daerah.

BACA JUGA  DPRD Jabar Surati DPR RI dan Presiden Terkait UU Cipta Kerja

Selain itu juga ada dana hibah senilai Rp3,320 miliar yang peruntukannya untuk honor/insentif guru Tahfidzh Alquran se Jabar. Juga ada dana hibah untuk operasional Kemenag Prov Jabar bidang Pontren.

Untuk tahun 2020, dana hibah yang diterima nilainya Rp 28 miliar untuk tujuh bidang kegiatan. Bidang Kristen Kemenag Jabar Rp 500 juta, Bidang Masyarakat Budha Kemenag Prov Jabar Rp 500 juta, Bidang Masyarakat Katolik Kemenag Prov Jabar Rp 500 juta.

Juga ada, Bidang Masyarakat Hindu Kemenag Prov Jabar Rp 500 juta. Kanwil Kemenag Prov Jabar Pembangunan Masjid Rp 10 miliar. Kanwil Kemenag Prov Jabar Pembinaan Calon Jamaah Haji Jabar Rp 15 miliar, dan Kemenag Prov Jabar Rp 1 miliar.

Kepala Sub Bagian Informasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat sudah menerima surat permohonan wawancara dari wartawan. Hingga berita ini diturunkan belum juga ada kesempatan untuk wawancara. “Menunggu arahan dari Kakanwil dulu pak, belum ada arahan,” katanya.

BACA JUGA  Terkait Pembahasan dan Penyusunan Raperda, DPRD Jabar Studi Banding Ke Jatim

Beberapa waktu kemudian, saat dihubungi kembali dia kembali mengatakan hal yang sama. “Kakanwil baru masuk kantor setelah cuti dua minggu. Saya lagi di Garut,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam (FKPAI) Jabar, Alwi H Hidayatullah membenarkan lembaganya pada tahun anggaran 2019 menerima dana hibah dari Pemprov Jabar senilai Rp 25 Miliar.

“Benar, forum kami pada tahun anggaran 2019 telah menerima dana hibah dari Pemprov Jabar senilai 25 miliar rupiah,” katanya kepada BBCOM saat ditemui di Sekretariat FKPAI, Cimahi, Senin (5/10/2020).

Dana tersebut jelas Alwi , dimanfaatkan untuk penyuluhan agama islam ke masyarakat, lewat kegiatan magrib mengaji. “Jumlah anggotanya sebanyak, 5.052 orang. Tersebar di 27 kabupaten kota se Jawa Barat, atau diseluruh kecamatan yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Alwi juga menerangkan, FKPAI adalah lembaga yang seluruh anggotanya non PNS haril rekrutan Kanwil Kementerian Agama. Sesuai dengan PP55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Jadi, FKPAI, adalah lembaga pendidikan non formal yang disusun dirintis oleh masyarakat.

“Tupoksinya adalah, menyampaikan program pembangunan, melalui pesan-pesan keagamaan,” katanya. (dp)

Komentar