oleh

Komisi I DPRD Jabar Harap Pemerintah Pusat Buat Kebijakan Khusus

BANDUNG | BBCOM | Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Niagara yang dikelola oleh Desa Wangi Sagara, Kabupaten Bandung.

Sejak dibentuk pada tahun 2002 lalu, saat ini Bumdes Niagara sudah beekontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 700 juta dan beromset Rp. 30 Miliar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay menyebutkan, sebelumnya banyak orang mempersepsikan bahwa BUMDes mustahil berkembang sebagai unit bisnis yang berkontribusi terhadap PAdes.

anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar  H. Mirza Agam Gumay, SMHk

Namun pihaknya membuktikan, bahwa ada BUMDes potensial yang mampu mengelola berbagai unit usaha mulai dari simpan pinjam, pengelolaan pasar desa dan sebagainya. Bahkan, sudah menghasilkan Rp. 30 Miliar pertahun.

“Saya mendorong bumdes yang lainnya untuk seperti Bumdes Niagara di Desa Wangi Sagara,” ucap Agam Gumay  Jumat (21/5/2021).

Pihaknya meminta, agar Pemerintah Pusat khususnya bidang perpajakan atau OJK membuat semacam kebijakan khusus atau diskresu untuk BUMDes agar pajaknya tidak disamakan dengan wajib pajak usaha lainnya.

Sebab, menurutnya selain berorientasi pada bisnis, BUMDes juga memiliki orientasi sosial yang dinilai tinggi untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

“Artinya bukan untuk orang perorangan melainkan untuk kepentingan masyarakat langsung,” katanya.

Dia berharap, keberadaan BUMDes Niagara ini menjadi percontohan bagi BUMDes di seluruh Indonesia. Bahkan untuk mengembangkan BUMDes itu, pihaknya menyarankan agar BUMDes daerah lain untuk belajar ke Bumdes Niagara.

“Silahkan BUMDes yang ada di Indonesia untuk berbagi informasi. Bagaimana menjaga dan mengembangkan semangat enterpreuneurship dalam kepengurusannya dan yang terpenting adalah kejujuran dalam menjalankan pengelolaan bumdes tersebut,” tutupnya. (adikarya)

Komentar