Komisi I DPRD Jabar Dorong Pemekaran Wilayah, Target 45 Kabupaten/Kota

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH

BANDUNG | BBCOM – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai pemekaran wilayah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Menurut Rafael, Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, namun hingga kini hanya terdiri dari 27 kabupaten/kota meliputi 18 kabupaten dan 9 kota. Angka tersebut jauh tertinggal dibanding Jawa Timur yang memiliki 38 daerah dan Jawa Tengah dengan 35 daerah.

“Dengan wilayah yang luas dan penduduk yang padat, Jawa Barat seharusnya memiliki potensi besar untuk dilakukan pemekaran. Namun, potensi itu belum tergarap maksimal karena keterbatasan administrasi dan fiskal,” ujar Rafael

Rafael menegaskan, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk, ketimpangan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan potensi fiskal daerah. Ia menambahkan, jika moratorium pemekaran daerah dicabut oleh pemerintah pusat, maka proses penambahan wilayah di Jabar dapat segera direalisasikan.

“Idealnya, Jawa Barat ke depan memiliki sekitar 44 hingga 45 kabupaten/kota agar pelayanan publik bisa lebih merata,” ujarnya.

Saat ini, kata Rafael, terdapat 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD bersama Gubernur Jabar. Kesepuluh daerah tersebut adalah Sukabumi Utara, Bogor Barat, Garut Selatan, Indramayu Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, serta Cirebon Timur yang terbaru disetujui.

Rafael optimistis, bila moratorium dicabut dan kesepuluh CDPOB tersebut disahkan menjadi daerah otonomi baru, maka alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN ke Jawa Barat akan meningkat.

“Besaran dana yang masuk dari pemerintah pusat tentu akan sangat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami mendorong dan berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah,” pungkasnya. (adip/dd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *