BANDUNG | BBCOM – Ketua DPRD Jawa Barat yang juga Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa Karya Guna, menerima kunjungan kerja (kunker) Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Aras dan Abdul Halim, di Gedung DPRD Jabar, Kamis (5/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga legislatif provinsi, khususnya dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Buky Wibawa Karya Guna menegaskan pentingnya komunikasi intensif serta pertukaran pengalaman antardaerah sebagai bagian dari penguatan kelembagaan DPRD. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks membutuhkan kolaborasi dan pembelajaran bersama antarprovinsi.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antarlembaga legislatif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kinerja DPRD. Pertukaran pengalaman seperti ini penting untuk memperkuat peran DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel,” ujar Buky.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kinerja kelembagaan DPRD, hingga optimalisasi peran DPRD dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Sebagai Ketua ADPSI, Buky juga menekankan pentingnya membangun jejaring antardewan provinsi di seluruh Indonesia agar tercipta standar kinerja yang semakin baik dan profesional.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan DPRD Jabar. Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi referensi dan masukan konstruktif dalam meningkatkan kualitas kinerja DPRD Sulbar.
“Kami mendapatkan banyak masukan yang sangat berharga, terutama terkait penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Semoga ini bisa kami implementasikan di Sulawesi Barat,” kata Amalia.
Kunjungan kerja ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan pertukaran cendera mata sebagai simbol penguatan hubungan kelembagaan antara DPRD Sulbar dan DPRD Jawa Barat. (Adip/)
