Ini Saran Pansus III DPRD Jabar Terkait Aset yang Belum Mempunyai Dasar Kepemilikan

1 Mei 2020 / 13:21 WIB Dibaca sebanyak: 67 kali Tulis komentar

BANDUNG | BBCOM | Rapat Kerja Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengembangan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Umum, Biro Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir TA 2019 Yang bertempat di Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan Jatinangor Kabupaten Sumedang, 29/04/2020.

Dalam kesempatan tersebut Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa pertanyaan dan saran, diantaranya mengenai aset-aset Provinsi yang ada di daerah belum mempunyai dasar kepemilikan yang kuat, penjabaran peraturan daerah untuk tidak terlambat pembahasannya dan perda perda yang sudah tidak relevan untuk segera direvisi, untuk output dan outcome anggaran desa yang belum relevan, mengapa ASN di Jawa Barat tidak pernah menjadi pemimpin di daerah sendiri, menyarankan untuk diklat-diklat harus yang singkat, agar mendata tiap desa untuk mempunyai Bumdes.

Hasil rapat Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pembahasan dan pendalaman tentang LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 ,dengan beberapa mitra kerja komisi berikutnya. (rd)

Bagikan
Share
BACA JUGA  Hj. Ineu Purwadewi Sundari Sambut Baik KPK Sosialisasikan LHKPN Secara Elektronik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *