BANDUNG | BBCOM | DPRD Jabar meminta pemerintah jangan tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas sektor pariwisata. Jangan sampai kebijakan tersebut kembali menimbulkan masalah, yakni penularan Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, meminta pemerintah diminta tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas sektor pariwisata.
“Saat ini, upaya evaluasi terus dilakukan, dan teman-teman Disparbud masih terus melihat perkembangannya. Jangan sampai ada pelonggaran yang kembali menimbulkan masalah, yakni penularan Covid-19,” kata Ineu,
Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Sumedang, Majalengka dan Subang (SMS) mengatakan kedisiplinan menaati peraturan pemerintah memang harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Prokes tetap menjadi hal utama yang harus dilakukan. Jadi, saya berharap Pemprov Jabar tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata,” ujarnya.
Dijelaskan Ineu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan untuk dilakukan pelonggaran secara bertahap.
Anjuran tersebut, sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuat persiapan terlebih dahulu, mulai dari tingkat terbawah sehingga dapat meminimalisasi penularan Covid-19.
“Jadi, ketika nanti sektor pariwisata kembali beroperasi, setidaknya kedisiplinan prokes sudah bisa dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata maupun oleh wisatawan,” ujarnya.
“Harus dipertimbangkan beberapa aspeknya, dalam memberikan kelonggaran aktivitas pariwisata. Jika sudah terjadi penurunan kasus Covid-19, harus terus dijaga agar kasusnya terus menurun,” pungkasnya. (dd)
