BANDUNG | BBCOM – Anggota DPRD Jawa Barat H. Muhamad Sidkon, Dj., SH., MM mengungkapkan bahwa Kabupaten Indramayu masih kekurangan sekolah menengah negeri. Dari 31 kecamatan, 8 kecamatan belum memiliki SMA Negeri dan 13 kecamatan belum memiliki SMK Negeri.
Sidkon menyebut kekurangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur KDM. DPRD Jabar, kata dia, mendorong penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) setiap tahun.
“Aspirasi soal pendidikan paling banyak muncul saat Reses I di Indramayu. Warga mengeluhkan minimnya SMA/SMK Negeri, masalah kesehatan, pertanian, infrastruktur, UMKM, hingga koperasi,” ujarnya di Gedung DPRD Jabar.
Sejak 2017, SMA/SMK berada di bawah kewenangan provinsi. Penambahan USB dan RKB dinilai mendesak karena sistem zonasi membuat siswa di kecamatan tanpa SMA Negeri sulit diterima di wilayah lain.
RLS Indramayu Terendah se-Jabar
Berdasarkan BPS Jabar 2024, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indramayu baru 6,95 tahun (setara kelas 5 SD), terendah di Jabar. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,32 tahun atau setara tamat SMA/SMK. Sidkon menilai target HLS sulit tercapai bila jumlah sekolah masih kurang.
Ia mencontohkan Kecamatan Karangampel yang belum memiliki SMA Negeri meski lahan bekas terminal sudah disiapkan Pemkab Indramayu. “Pemprov tinggal menyiapkan anggaran untuk pembangunan USB SMAN Karangampel,” ujarnya.
Sidkon menegaskan bahwa pemerataan SMA/SMK Negeri di seluruh kecamatan akan mendorong peningkatan RLS dan pencapaian pendidikan 12 tahun.
Pola Pikir Jadi Tantangan
Selain minimnya sekolah, Sidkon menyebut faktor ekonomi dan pola pikir masyarakat turut membuat RLS Indramayu rendah. Masih ada anggapan bahwa sekolah cukup sampai SMP.
“Pola pikir seperti ini harus diubah. Pemerintah harus hadir meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan,” tegasnya.
