CIANJUR | BBCOM | Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah mencapai 35.377,76 Km2, dengan jumlah penduduk hampir mencapai 50 juta jiwa atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia tinggal di Jabar. Namun, hanya memilliki 27 Kab/kota.
Sedangkan Provinsi Jatim terdiri dari 38 Kab/kota dan Provinsi Jateng terdiri dari 35 Kab/kota. Melihat cukup luasnya wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, maka sangat wajar dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten/kota. Untuk itu, DPRD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB). Maka kita (DPRD Jabar-red) mendorong Pemprov Jabar untuk meminta kepada Pemerintah Pusat agar segera mencabut moratorium DOB.
Munurut H. Mirza Agam Gumay, permohonan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah berlangsung cukup lama, termasuk juga permohonan DOB Cianjur Selatan, namun masih terkendala belum dicabutnya moraturium oleh pemerintah pusat.
“Kan tujuan pembentukan DOB/ pemekaran daerah untuk Percepatan pelayanan kepada masyarakat, Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah; Percepatan pengelolaan potensi daerah, Peningkatan keamanan dan ketertiban serta Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Namun, demikian bukan berarti mengesampingkan poin-poin utama kesiapan Sumber Daya Alam (SDA), SDM, Potensi yang dimiliki oleh DOB”. Demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Jabar Mirza Agam Gumay ayang akrab disapa Agam ini kepada mediaonline bandungberita.com saat ditemui dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (11/5-2020).
Dikatakan, DPRD Jabar khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan, cukup sering menerima aspirasi desakan pembentukan DOB dan meminta dicabutnya moratorium DOB, diantaranya : dari Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) dan dari Ampres (Forum Amanat Presiden). Mereka (Forkoda PP DOB dan Ampres-red), merupakan representatif perwakilan masyarakat yang menginginkan pembentukan DOB. Ada 6 usulan DOB terdiri dari Bogor Barat dari Kab Bogor; Garut Selatan dari Kabupaten Garut; dan Sukabumi Utara dari Kabupaten Sukabumi. Ketiga DOB ini sudah masuk dalam program Legislasi nasional.
Sedangkan tiga lagi yaitu, Bekasi Utara (Kab. Bekasi), Indramayu Barat (Kab. Indramayu) dan Cianjur Selatan (Kab. Cianjur). Ketiga Calon DOB ini sudah dikaji ditingkat Kabupaten masing-masing dan sudah pernah disampaikan ke DPRD Jabar. Namun belum dilakukan pengkajian karena keburu keluar moratorium DOB, ujar Agam dari Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini.
Lebih lanjut Agam mengatakan, pada saat melaksanakan kegiatan Reses I di wilayah Cianjur Selatan, pada bulan Desember 2019 lalu. Beberapa warga bertanya dan menyampaikan aspirasi tentang perkembangan calon DOB Cianjur Selatan ?…
“Pada saat itu, saya sampaikan bahwa, DPRD Jabar terus mendorong percepatan pencabutan moratoriuam DOB dan juga mendorong secepatnya terbentuk calon DOB di wilayah Jawa Barat termasuk DOB Cianjur Selatan, Garut Selatan, Bandung Timur, Bogor Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Cirebon Timur, Anggota Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan 4 Jabar ( Kabupaten Cianjur) ini.
Pembentukan calon DOB Cianjur Selatan, sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 tentang prioritas daerah pemekaran. Termasuk juga beberapa beberapa daerah calon DOB lainnya.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi I DPRD Jabar, menurut Agam kelahiran Jakarta, 26 Agustus 1962 ini mengatakan, sebenarnya bukan sekedar 6 usulan calon DOB tetapi ada 16 calon DOB, ya salah satunya DOB Cianjur Selatan. Hal ini sudah disampaikan oleh 16 presidium calon DOB kepada DPRD Jabar dan juga disampaikan ke Komisi I .
Sementara itu terkait potensi daerah Cianjur Selatan bila menjadi DOB menurut Agam, cukup banyak, diantaranya dari bidang pertanian, perkebunan, perikanan. Termasuk dari sektor kepariwisataan.
“ Keindahan alam pantai Cianjur Selatan bila dipoles dan ditata sedimikian, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Lokal, Regional, Nasional maupun Manca Negara”, ujarnya
Memang dari sisi infrastruktur pendukung terutama aksesibilitas perlu pembenahan dan peningkatan, termasuk juga sarana-prasaran kepariwisataan. Namun, kalau sudah menjadi DOB Cianjur Selatan, tentunya akan menjadi perhatian untuk dibenahi dan ditingkatkan, katanya.
Kita juga mendorong dan berharap, dengan semakin cepat terbentuknya DOB Cianjur Selatan, tentunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berdampak positif terhadap Kab Cianjur selaku kabupaten Induk dan Cianjur Selatan selaku DOB. Hal ini mengingat, kondisi IPM Kab Cianjur masih tergolong rendah dibandingkan beberapa Kab/kota se-Jabar. Namun, Pemerintahan kab. Cianjur ( Bupati dan DPRD Cianjur) terus membangun dan meluncurkan program yang dapat mendongkrak peningkatan IPM Cianjur.
Ada tiga hal pokok yang menjadi indikator/dimensi penilaian IPM yaitu Kesehatan; Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat. Nah ketiga indikator inilah yang kini terus digenjot oleh Pemerintahan Cianjur termasuk kita yang menjadi wakil rakyat di DPRD Jabar asal dapil Kab.Cianjur, ujar mantan aktifis pemuda di Jabar yang aktif di OKP Generasi Muda Kosgoro di era tahun 96 ini.
Sebelum mengakhiri wawacara khusus ini, Agam secara tegas mengatakan, sebagai wakil rakyat yang dipercaya dan diberikan amanah oleh rakyat, tentunya kita akan berjuang semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk dapat memenuhi tuntutan aspirasi rakyat dalam mewujudkan DOB Cianjur Selatan. “kan kan tujuan DOB itu, untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat”, kandasnya. (adikarya parlemen/d’panyol).
