H. Mirza Agam Gumay : Janji Muluk Kang Emil Tanpa Dukungan Data

13 Mei 2020 / 04:00 WIB Dibaca sebanyak: 55 kali Tulis komentar

Foto : H. Mirza Agam Gumay Bersama Tokoh dan Masyarakat Kabupaten Cianjur

BANDUNG | BBCOM | Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay, SMHk dari Fraksi Partai Gerindra Persatuan  minta Gubernur Jabar M.Ridwan Kamil (kang Emil ) tidak perlu memberikan statement/ melontarkan janji-janji muluk tentang pembagian bantuan soaial (sembako) yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19 Jabar.

Kang Emil selain menjanjikan yang muluk-muluk soal bantuan sambako kepada masyarakat, Kang Emil juga  berkeluh kesah di media sosial soal rumitnya mengatur bantuan dari kementerian yang datangnya tidak bersamaan, sehingga menyulitkan penyaluran bantuan kepada masyarakat Jabar.

Menurut H. Mirza Agam Gumay yang akrab disapa Agam ini mengatakan, statement yang muluk dan keluh kesah Kang Emil di Medsos sebenarnya tidak perlu dia ungkapkan. Hal ini karena kekisruhan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat tentunya tidak terlepas dari persoalan teknis dan data yang dimiliki oleh Pemrpov Jabar dengan data fakta lapangan.

Kalau saja koordinasi, komunikasi dan sosialisasi antara Kang Emil bersama bersama jajarannya dengan pemerintah Kabupaten/kota terjalin baik dan lancar, tentunya berbagai persoalan dan kendala dalam penyaluran bantuan sosail ( sembako) dapat diminimalisir sedemikian rupa dan dapat diatasi. Bahkan saya yakin masyarakat yang terdampak covid-19 akan dapat memahami dan mengerti tentang tatacara penyaluran bansos.

Demikian dikatakan, politisi Partai Gerindra Jabar ini kepada media online : bandungberita.com, Rabu, (13/5-2020).

Dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan Komisi I DPRD Jabar di beberapa kabupaten/kota, seperti di Bandung Raya, Bodebek dan Kab Cinajur, sampai kini Dinas Sosial Kab/kota sudah beberapa kali minta data masayrakat yang menerima bansos dari Pemerintah Provinsi Jabar, belum juga dipenuhi.

“ Kalau saja Pemprov Jabar dibawah komando kang Emil, cepat merespon dan memberikan data penerima bansos kepada Pemkab/pemkot, tentunya tidak semua penyaluran pemberian sembako terjadi kekisruhan”, tegas Agam.

Pemerintah Kabupaten/kota sampai kini masih menunggu tembusan daftar masyarakat yang menerima bantuan dari provinsi dan Pusat. Hal ini penting bagi pemkab/kota untuk mengetahui seberapa banyak lagi Kepala Keluara (KK) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat.

Anggaran bansos yang dimiliki Pemkab/kota sangat terbatas, makanya sifatnya hanya mengcover KK yang belum tersentuh bansos. Sehingga, penyaluran bansos tidak terkatung katung. Dan juga tidak akan terjadi kekisruhan dalam setiap penyaluran bansos, ujar anggota dewan Jabar kelahiran Padang, 44 tahun silam ini .

Lebih lanjut, Agam mengatakan, tujuan pemberian bansos oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak covid-19 merupakan hal yang positif. Namun, ketidakvalidan data dan ketidakmerataan serta tumping tindih penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa menimbulkan gejolak baru. Padahal dalam beberapa kali rapat dengan pihak Pemprov Jabar, Dewan sudah mengingatkan soal valiadasi data dan harus dilakukan verifikasi aktual.

Sebagai informasi, bahwa Gubernur Jabar Ridwan Kamil, beberapa hari lalu, Kang Emil mengeluhkan rumitnya mengatur dan menjelaskan kepada masyarakat atas bantuan yang datang dari berbagai Kementerian ( Kemensos, Kemenaker dan Kemenpar) yang waktu datang tidak bersamaan.

Namun, anehnya disisi lain dalam berbagai kesempatan Gubernur Emil memberikan statement yang muluk-muluk kepada masyarakat, padahal data dan teknis dilapangan belum siap. Sehingga cukup wajar disetiap penyaluran bansos (Sambako) selalu terjadi kekiruhan. (adikarya parlemen/ d’panyol).

Bagikan
Share
BACA JUGA  Polres Gelar Upacara Pengukuhan Kapolsek Purwaharja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *