BANDUNG | BBCOM | Anggota DPRD Jabar Edi Rusyandi, mengkritik program jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang dilaksanakan Pemprov Jabar.
“Program tersebut malah menguntungkan pengusaha besar dan mematikan pedagang kecil,” katanya kepada wartawan, Sabtu (2/5/2020).
Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Golkar ini mengakui, disatu sisi, bantuan senilai Rp500.000 tersebut, bisa sedikit meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Namun di sisi lain, tambahnya, bantuan tidak akan menyelematkan ekonomi rakyat, tetapi malah mengganggu ek0nomi masyarakat
Alasannya, barang-barang dalam bantuan tersebut asalnya dari provinsi atau di drop langsung dari provinsi, jadi ekonomi masyarakat di desa, kecamatan dan kabupaten kota, tidak berputar.
“Yang untung, pastinya, ya hanya pengusaha pengusaha besar saja, pengusaha kecil gigit jari,” kata wakil rakyat dari Kabupaten Bandung.
Jadi menurut Edi, kalau bantuan tersebut adalah barang yang banyak dijumpai di masyarakat sebaiknya cara mendatangkan bantuan tersebut tidak dilakukan dengan sistem drop dari provinsi.
Sekedar diketahui, agar bisa memberi bantuan masyarakat, Pemprov Jabar melakukan pengadaan barang dengan secara penunjukan langsung kepada perusahaan besar.
Jumlahnya pun sangat besar, dengan demikian maka pengusaha yang mendapat pesanan dari Pemprov Jabar akan mendapat keuntungan besar karena barang dagangannya diborong besar-besaran.
Dilain sisi pedagang kecil di perkampungan akan merugi karena barang dagangannya tidak laku. “Beras di pedagang kecil akan membusuk, penuh kutu karena tidak ada yang membeli,” pungkasnya. (dnd)
