BANDUNG | BBCOM – Provinsi Jawa Barat bersiap menjadi pionir dalam demokrasi digital tingkat desa. Pada 2026, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan menggunakan sistem elektronik (e-voting), menjadikan Jawa Barat provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan Pilkades berbasis digital.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa kepada seluruh bupati dan wali kota, yang mengatur teknis penyelenggaraan Pilkades digital mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca pemungutan suara.
“Semua harus disiapkan secara benar dan tepat, karena ini relatif baru, tidak hanya di Jabar tetapi juga di Indonesia,” ujar Dedi Mulyadi pekan lalu.
Legislatif Dukung, Tekankan Persiapan Matang
Dukungan juga datang dari Komisi I DPRD Jawa Barat, yang membidangi pemerintahan. Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang, SH, MH, menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi ini, namun menekankan perlunya kesiapan teknis yang matang.
“Ya, tentu kita dukung. Apalagi Pilkades digital ini merupakan yang pertama di Jabar bahkan di Indonesia. Tapi jangan sampai ada kegagalan karena kurangnya persiapan,” kata Rafael.
Menurut Rafael, sejumlah aspek krusial harus menjadi prioritas, termasuk pemutakhiran data pemilih, ketersediaan jaringan internet yang stabil, pelatihan teknis panitia, dan simulasi pemungutan suara sebelum hari H.
“Infrastruktur internet menjadi kunci utama. Jangan sampai saat hari pelaksanaan terjadi error sistem. Kalau itu terjadi, Pilkades bisa gagal total,” tegasnya.
Perencanaan, Evaluasi, dan Pengawasan Jadi Kunci
Rafael menegaskan pentingnya perencanaan, evaluasi, dan pengawasan menyeluruh agar Pilkades digital berjalan lancar dan akuntabel.
“Setiap daerah harus memiliki penjadwalan yang jelas, tahapan yang rinci, serta proses pengecekan ulang terhadap kesiapan teknis dan SDM. Setelah Pilkades selesai, harus ada laporan resmi kepada pemerintah kabupaten, gubernur melalui DPMD, serta DPRD,” tambahnya.
Komisi I DPRD Jabar berencana turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan Pilkades digital, memastikan semua berjalan sesuai rencana.
Dengan dukungan legislatif dan kesiapan eksekutif, Jawa Barat diharapkan menjadi contoh sukses Pilkades digital pertama di Indonesia. Meski begitu, tantangan teknis dan sosial tetap harus diantisipasi agar transformasi digital ini benar-benar meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi di tingkat desa. (adip/dd)
