KAB. BANDUNG | BBCOM – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Moh. Toha, Kabupaten Bandung, pada Selasa (26/8/2025).
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut agenda supervisi dan pendampingan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Beberapa isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya perencanaan dan penganggaran tahun 2025–2026, pengelolaan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, serta penataan dan pemanfaatan fungsi lahan. Seluruh aspek tersebut masuk ke dalam prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Ketua DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi terkait lainnya siap mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi yang tengah digulirkan KPK. “Kami berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sinergi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbentuk kesepahaman dan kesepakatan bersama antara DPRD, eksekutif, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan sistem pemerintahan yang bersih. Dengan begitu, pelayanan publik di Kabupaten Bandung bisa semakin baik, dan masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang dijalankan pemerintah. (red/dd)
