DPRD Jabar Sosialisasikan Bantuan Dana Desa Di Desa Linggasana

3 Juni 2016 / 10:30 WIB Dibaca sebanyak: 1610 kali Tulis komentar
Bagikan

DPRD JabarBANDUNG BBCom– Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan sebaiknya. Kendala yang dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi setiap desa. Tidak terkecuali Desa Linggasana, Kabupaten Kuningan. Pasalnya, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp150 juta sejatinya akan direalisasikan hanya sebesar Rp100 juta. Bukan tanpa sebab, pengurangan anggaran dialokasikan pada penyelenggaraan PON XIX dan Peparnas XV.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H Saepudin Zukhri, SH mengatakan, alokasi anggaran untuk desa dari provinsi dialihkan untuk kepentingan penyelenggaraan PON. Tetapi sisa anggaran akan ditentukan pada APBD Perubahan 2016. Hal itu untuk mengatasi kekurangan dana desa yang dialokasikan pada APBD Murni.

BACA JUGA  Meningkatkan Kualitas Pendidikan, PGRI Kabupaten Pangandaran Gelar Diklat

“Tentu akan sedikit menggangu pemerintahan desa terkait dengan bantuan dana desa,” ujar Saepudin di Desa Linggasana, Kabupaten Kuningan, Selasa (31/05/2016)

Sebab, kata dia, bantuan dana desa saat ini mendapatkan alokasi yang cukup besar baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga, hal itu berdampak pada realisasi pencairan dana desa sebesar Rp100 juta.

BACA JUGA  BPDASHL Citarum Ciliwung Terus Berupaya Wujudkan DAS Citarum Bebas Banjir

“Bantuan desa tahun ini diberikan langsung provinsi, dan cukup besar,” katanya.

Selain itu, desa yang akan mendapatkan bantuan harus berbadan hukum dan sudah berjalan selama tiga tahun serta dari Kemenkumham. Sebab hal itu untuk menghindari atau salah sasaran dalam penyerahan bantuan dana. Tidak jarang bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran dan berujung pada kasus hukum.

“Memang terkesan memberatkan, tetapi itu untuk keamanan dalam penyerahan bantuan,” tandasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *