oleh

DPRD Jabar Dorong Pemerintah Memaksimalkan Posyandu Dalam Penanganan Covid-19

BANDUNG | BBCOM | DPRD Jabar mendorong pemerintah memaksimalkan fungsi posyandu dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, keberadaan posyandu lebih banyak dibandingkan dengan puskesmas di Jabar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan pandemi Covid-19 hanya bisa ditangani dengan melibatkan semua komponen, tidak terkecuali posyandu.

Untuk itu dibutuhkan leading sector yang baik, dan pemerintah lah yang harus bertindak sebagai dirigent, agar harmonis.

“Jadi untuk meningkatkan testing butuh sebanyak mungkin tenaga yang bisa melakukan tes. Ketika semua laboratorium telah siap maka nanti larinya ke pengadaan SDM atau relawan untuk testing,” ungkap Gus Ahad sapaan karibnya, Senin, 9 Agustus 2021.

Oleh karena itu, imbuh Gus Ahad, komponen di bawah seperti posyandu yang telah memiliki kader perlu dimaksimalkan keberadaannya. Sehingga, titik-titik di masyarakat dimanfaatkan, jangan hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang sudah ada.

“Kalau Puskesmas se-Jabar cuman ada sekitar 1.100. Jabar ini luas, rasionya 1 banding 50 ribu, selalu kurang. Maka posyandu yang berjumlah 52 ribu itu dimanfaatkan,” imbuhnya.

Jika hal tersebut dilakukan maka jumlah sampel tes Covid-19 di Jabar akan meningkat. Di samping itu, pemerintah juga harus memantau teknis pelaksanaan di lapangan agar tidak menimbulkan kerumunan massa.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya mendorong pemerintah juga melibatkan atau pemanfaatan laboratorium swasta di Jabar. Akan tetapi, yang perlu dipikirkan yang tentang subsidi reagensianya.

“Jadi swasta juga melakukan, jangan melayani yang bayar saja tapi juga disubsidi oleh pemerintah,” ucap Gus Ahad.

Ia menyebut laboratorium swasta memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan milik pemerintah. Laboratorium swasta dinilai mampu melakukan percepatan testing ketika diberikan izin oleh pemerintah.

“Tinggal bikin standar dan komandannya dari jajaran Dinkes provinsi, kabupaten, kota, dan perangkat di bawahnya. Jadi harus ada kerja sama semua pihak. Nggak bisa kalau kita minta pemerintah menangani semua dengan sarana yang dimiliki,” ujarnya.

Di samping itu, Gus Ahad menyampaikan SDM untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 perlu penambahan, bisa dari masyarakat atau relawan lainnya. Kemudian, hasil tesnya diberikan kepada laboratorium yang sudah dimiliki oleh pihak swasta.

“Silakan hitung angka yang disepakati dan jangan dijadikan kendala. Toh sekarang APBD sudah ada kewenangan pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran. Di sini dibutuhkan leadership yang bagus. Alhamdulillah Jabar cukup punya Gubernur yang sangat fokus,” tuturnya.

Kendati demikian, ia meminta kepada semua pihak agar mengurangi hal semacam kontestasi.

“Jadi jangan dijadikan ini untuk sarana prasarana untuk kontestasi yang bukan kepentingan penyelamatan rakyat. Kok masih banyak masih kontestasi yang ngga perlu, kampanye ini itu. Kayaknya kurang pantas,” tutupnya. (dd/dbs)

Komentar