BANDUNG | BBCOM | Kalangan DPRD provinsi Jawa Barat dorong pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk juga menyalurkan bantuan APD ke rumah sakit rujukan penanganan covid -19se Jabar.
Namun, menurut anggota DPRD Jabar, H. Mirza Agam Gumay, SMHk dari Fraksi Partai Gerindra-Persatuan, selain mendorong penyaluran Sambako dan Alat Pelindung Diri [APD] bagi tenaga para medis di rumah sakit rujukan penanganan covid-19, tentunya kita [ DPRD Jabar-red] akan tetap mel;akukan fungsi pengawasan. Baik terhadap penyaluran paket sambako maupun penyaluran APD.
“Dorongan dan pengawasan yang dilakukan DPRD Jabar terhadap pemerintah dan gugus tugas covid-19 tentunya bertujuan agar semua upaya percepatan penangan covid-19 di Jabar dapat tepat sasaran dan tidak ada lagi rumah sakit rujukan penanganan pandemi covid-19 yang kekurangan APD”, kata Agam sapaan akrab politisi Partai Gerindra Jabar ini saat dihubung media online bandungberita.com (2/52020).
Dikatakan, kan tujuan pemberian paket sembako yang diberikan kepada masayrakat untuk meringankan beban Masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Selama sesuai dengan aturan perundang-undangan dan arahan dari pemerintah pusat DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong agar masyarakat yang terdampak pandemi ini mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi” ujar Agam yang juga anggota Komisi I DPRD Jabar ini.
Ia menambahkan, selain melakukan dorongan pihaknya pun akan melakukan pengawasan secara langsung terkait upaya percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat.
“Ada refoccusing kegiatan ada realokasi anggaran, sesuai dengan arahan pemerintah pusat kita mengikuti hal tersebut digeser kepada penanganan pencegahan pandemi ini”katanya.
Saat ditanya, terkait adanya paket sembako dari Gubernur Jabar yang ditolak dan dikembali oleh masyarakat penerima Bantuan Sosial, menurut Agam, seharusnya hal ini tidk perlu terjadi.
Ada beberapa kemungkinan kenapa warga menolak dan mengembalikan Bansos dari Pemprov Jabar, diantaranya, mungkin yang menerima bansos, merasa tidak layak menerima karena masih ada warga yang lebih layak menerima; atau bisa jadi dilingkungan dimana bansos [paket sembako-red] tersebut disalurkan, jumlah yang seharusnya menerima lebih banyak, sedangkan yang dikirim hanya beberapa paket, sehingga dari pada menimbulkan kecemburuan sosial, maka warga sepakat mengembalikan saja, sebelum semua kebagian paket sambako.
“Terus terang saya sempat kaget juga, ketika mengetahui dari media massa, ternyata, hampir seribu paket sembako yang salurkan oleh Pemprov jabar ditolak dan dikembalikan oleh warga. Ada apa dan kenapa ?…, ujarnya penuh tanya.
Untuk mengatahui alasan kenapa warga menolak dan mengembalikan bantuan dari Pemprov Jabar, tentunya, kita selaku wakil rakyat akan melakukan kajian dan turun langsung ke tengah masyarakat. Apakah karena tidak tepat sasaran atau ada sebab lainnya.
Perlu masayrakat ketahui bahwa Bansos yang disalurkan Gubernur Jabar itu, anffarannya berasal dari APBD Jabar yang notabone uang rakyat, tandas Agam yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Jabar ini. (dnd)
