BANDUNG BB.Com–Pemerintah dituntut tidak pandang bulu dalam memberantas terjadinya pungutan liar yang menimpa masyarakat. Pemerintah pusat hingga daerah harus bisa memberantas pungli di berbagai bidang.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Rustandi, mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung yang berani mengambil tindakan tegas terhadap adanya praktik pungli di lingkungan pendidikan. Hal tersebut patut ditiru oleh pemerintah daerah lainnya untuk memastikan bagusnya kualitas pendidikan.
Namun, dia berharap Pemkot Bandung pun berani membongkar praktik pungli di bidang lainnya. Sebab, kata dia, pungli pun terjadi di sektor lain, tak hanya pendidikan.
“Di (sektor) perizinan, itu sangat besar punglinya,” kata Rustandi di Bandung, Minggu (23/10/2016). Dia menyebut, pemerintah harus konsisten dalam memberantas pungli.
“Jangan yang kecilnya saja, yang besar-besarnya juga berantas,” katanya. Meski begitu, Rustandi meyakini sektor pendidikan memang rawan terjadinya pungli.
Hal ini salah satunya dikarenakan banyak masyarakat yang ingin masuk sekolah favorit. “Ini menandakan sekolah di kita belum merata,” katanya.
Namun, dia meminta Pemkot Bandung bisa benar-benar membuktinya adanya praktik pungli tersebut. “Kalau memang benar, berarti sebegini parahnya pungli di pendidikan. Selaku anggota DPRD yang membidangi itu, saya prihatin,” ucapnya.
Oleh karena itu, dirinya mengaku akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan dinas terkait untuk mengatasi persoalan ini. “Bagaimana agar pengawasan bidang pendidikan ini ke depannya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan pun meminta Pemkot Bandung tidak tebang pilih dalam memberantas pungli. “Dunia pendidikan dijadikan sasaran dalam memenuhi keinginan Jakarta,” kata Iwan saat dikonfirmasi.
Iwan pun mempertanyakan pungli yang dikaitkan dengan pakaian sekolah. Iwan menyontohkan, batik dan seragam olahraga sudah pasti dijual oleh sekolah karena tidak diperjualbelikan di tempat lain.
Iwan pun meminta Pemkot Bandung memberantas pungli di sektor lain, bukan hanya pendidikan saja. “FAGI concern sejak tahun 2000 berantas pungli. Tapi harus ada keadilan. Jangan hanya pendidikan, sikat saja semua,” pungkasnya. (dp)
