oleh

BPMD Kab OKI Harap Panitia Pilkades Gunakan Anggaran Seefisien Mungkin

OKI | BBCOM | Pilihan kepala desa serentak yang akan di laksanakan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Agustus 2021 mendatang masih dalam musibah covid-19 dan Kab OKI memasuki level 2.

Berdasarkan informasi yang di terima BBCOM dalam pekan ini, seluruh panitia Pilkades tetap akan menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan, salah satunya membatasi kerumunan minimal para pemilih satu TPS maksimal 500 orang, dan panitia harus mempersiapkan masker, alat cuci tangan dan mengatur jarak para pemilih.

Namun terkait anggaran Pilkades serentak yang diajukan panitia kepada calon kepala desa mencapai ratusan juta rupiah, hal ini terkesan ada bisnis terselubung, namun anehnya keputusan tersebut ada calon yang setuju dan ada juga yang mengeluh.

Menurut Sekjen KPP (Komite Pemuda Pedamaran) Robert, “Memang sepertinya panitia Pilkades serentak yang ada di desanya sekarang mengajukan anggaran terlalu besar dan ini bisa menjadi perhatian publik, sebab saya kira aturan dalam penyelenggara Pilkades tidak ada yang mutlak tentang anggaran/biaya dalam Pilkades tersebut, sehingga panitia berbagai alasan untuk menetapkan besarnya anggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut.” Ujar Robert kepada BBCOM (28/7/2021).

Robert berharap kepada DPRD Kab OKI dan instansi pemerintah terkait, kalau bisa buat aturan tentang biaya dalam Pilkades sehingga para calon kepala desa merasa tidak terbebani dan tidak terkesan ajang bisnis.

Kemudian selaku panitia penyelenggara Pilkades tata tertib seharusnya dikasihkan kepada calon kepala desa, sehingga setiap aitem kegiatan yang akan dilaksanakan tidak menjadi pertanyaan lagi mengapa demikian karena ada beberapa calon tidak mengerti tentang tatib yang akan dilakukan. Ungkap Robert.

Sementara itu menurut Fausan selaku Kasi Pemerintahan Desa BPMD menyampaikan, “sekarang ini kita akan laksanakan pemilihan kepala desa serentak, untuk itu kepada panitia Pilkades agar selalu mengacu pada tata tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya Selasa 27/07/21.

Ketika ditanya terkait besarnya anggaran Pilkades, dikatakannya itu merupakan suatu perencanaan panitia yang harus di musyawarahkan dengan para calon kepala desa, sehingga dapat menghasilkan kata  sepakat.

“Jadi antara calon kepala desa dan panitia harus saling pengertian, sehingga pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar dan aman, dan dalam penggunaan anggaran harus seefisien mungkin, sebab nantinya akan dilaporkan kepada BPMD sebagai pertanggungjawaban.” kata Fausan

Fausan menambahkan untuk pengamanan Pilkades akan dibantu oleh pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisan dan Koramil setempat, sedangkan pengawasan dalam pelaksanan pilkades peran serta BPD ( Badan Pemusyawara Desa ) sangat diperlukan, sebab penanggung jawab pengawasan ada di BPD.

“Dalam pelaksanaan Pilkades panitia harus bersikap dan bekerja “Netral”  jangan sampai berpihak pada salah satu calon. Agar pelaksanan berjalan dengan aman dan kondusif, sekarang kita masih ditengah musibah covid level 2, untuk itu jalankan protokol kesehatan didalam pemilihan nanti, mudah mudahan tidak naik level lagi sebab jika tingkat level naik bisa kemungkin Pilkades bisa ditunda atau  waktunya bisa di mundur,jadi mari kita sama sama ikuti prokes, pungkasnya. (pani)

Komentar

Berita Terbaru