oleh

BKKBN Jabar Terima Dana Hibah Rp 27,3 Miliar

BANDUNG | BBCOM | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada tahun anggaran 2019 memberikan dana hibah senilai Rp27,3 miliar kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar. 

“Untuk apa, dan tolak ukur keberhasilan yang bisa dirasakan masyarakat dengan digelontorkannya anggaran senilai  Rp27,3 miliar tersebut seperti apa? Terlebih, anggaran yang sama, rencananya juga akan digelontarkan kepada BKKBN Jabar per Desember 2020, mendatang.”

Saat berita ini ditulis, surat permohonan wawancara yang ditujukan kepada Kepala BKKBN Jabar Uung Kusmana belum ada waktu untuk diwawancara.

Humas BKKBN Jabar Ester mengatakan Minggu ini bapak, sibuk. Jawaban yang sama kembali diutarakan saat ditelepon pada Minggu berikutnya. Begitu seterusnya, Uung seolah olah menghindar untuk menjawab tentang anggaran hibah tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan dana hibah untuk BKKBN itu sesuatu yang cukup rutin diterima BKKBN.

“Sejak jaman pak Aher (Gubernur Jabar Ahmad Heryawan), ada hibah yang diberikan Pemprov kepada BKKBN. BKKBN itukan unsur pemerintah pusat, ya. Tetapi diizinkan untuk diberikan hibah,” katanya saat dihubungi via telepon selularnya, baru baru ini.

BACA JUGA  Sinergitas Penta Helix Merawat Alam dan Mitigasi Bencana

Dana hibah senilai Rp 27,3 miliar tersebut dialamatkan untuk tim pendamping desa dan tim pendamping kelurahan.

Mereka, adalah tenaga-tenaga yang direkrut BKKBN untuk melancarkan pekerjaan sosialisasi dan penanganan KB. Misalnya pemasangan alat kontrasepsi, penanganan-penanganann ketika ada kebijakan baru dan sebagainya.

“Ini sudah berjalan, saya sih optimis ya. Pos penyampaiannya by name by addres itu sudah ada. Tinggal bila ada yang mengundurkan diri, meningga dunia, tinggal update aja. Sesungguhnya itu,” katanya.

Politisi PKS dari Dapil Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta penyerapan dana hibah tersebut tidak ada masalah. 

Mengingat jelas Abdul Hadi Wijaya, program itu, bukan diusulkan setelah dananya datang, tetapi sudah dirancang sejak pengajuan di APBD.

Adapun soal tolak ukur keberhasilannya, politisi kelahiran Surabaya 25 November 1967 ini mengatakan program ini pekerjanya sudah jelas.

BACA JUGA  Ketua Komisi II DPRD Jabar Akan Kawal Aspirasi Aliansi Pedagang Pasar Kota Bandung

“Program ini kan orang-orangnya sudah jelas, ya. Ketika honornya bisa sampe, kita sudah selesai gitu,” ungkapnya.

Jadi, kata Gus Ahad –panggilan karib dari Abdul Hadi Wijaya, dana hibah ini diperuntukan untuk honor sekian banyak pekerja.

“Jadi ini untuk honor sekian banyak. Saya lupa angkanya ya. Seribu orang lebih lah tim pendamping di desa dan kelurahan. PB dan PPK namanya,” ungkapnya.

“Untuk tambahan honorlah,” tambahnya.

Pekerjanya, menurut Gus Ahad, para profesional, dalam tanda petik fungsional. “Jadi orang-orang yang secara defacto membantu sangat banyak. Jawa Barat itukan provinsi dengan jumlah peserta KB terbesar,” terangnya.

Berkat dedikasi mereka pada pekerjaannya, Komisi V DPRD Jabar, kata Gus Ahad ikut mengusulkan agar honor tambahan para fungsional dalam tanda petik ini dinaikkan.

“Cuma dalam pembahasan kemarin, masih belum. Masih belum disetujui, lah. Masih ada yang lebih prioritas,” katanya.

“Kami mengusulkan di tahun tahun mendatang, bisa lebih bagus lagi. Ada peningkatan insentif,” pungkasnya. (dp)

Komentar