BANDUNG | BBCOM — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Kamis (9/10/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai bantuan keuangan serta penjajakan program-program prioritas yang akan diusulkan dalam APBD 2026.
Rombongan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor diterima langsung oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Arif Ahmad Ripai. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang saat ini tengah disusun oleh DPRD Kota Bogor.
“Mereka ingin mendapatkan informasi mengenai mekanisme bantuan keuangan dari provinsi untuk Kota Bogor, serta program-program prioritas yang tengah disiapkan Sekretariat DPRD Jabar dan bisa diadopsi,” ujar Arif Ahmad Ripai.
Terkait bantuan keuangan, Arif menjelaskan bahwa saat ini pembahasannya masih berlangsung di tingkat komisi. Penetapan final baru akan dilakukan pada 17 Oktober 2025.
“Karena masih dalam pembahasan, kami belum bisa menyampaikan detail besaran bantuan keuangan. Setelah penetapan nanti, baru nilainya bisa diketahui,” jelasnya.
Selain membahas bantuan keuangan, kunjungan kerja ini juga menyoroti sejumlah program prioritas yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Jabar untuk tahun 2026. Di antaranya adalah kegiatan pengawasan pemerintahan, yang sudah mulai dilaksanakan pada APBD Perubahan 2025 dan akan dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya.
Beberapa program lainnya yang menjadi prioritas antara lain Dialog Wakil Rakyat, Sapa Warga Berbasis Budaya, serta Pendidikan Demokrasi.
“Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan DPRD kepada masyarakat, sekaligus memberikan edukasi tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab lembaga legislatif,” tambah Arif.
Ia berharap, melalui program-program tersebut, masyarakat dapat memahami secara lebih utuh tentang kerja-kerja DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. “Kami ingin DPRD hadir tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan legislasi, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat,” tandasnya.
