KAYUAGUNG | BBCOM – Kebijakan larangan pemutaran musik remix dan DJ dalam kegiatan hiburan terbuka di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendapat dukungan dari kalangan pengusaha orgen tunggal (OT), pelaku seni, hingga ulama.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diskusi dan Deklarasi Larangan Musik Remix dan DJ yang berlangsung di Mapolres OKI, Senin (9/11/2026). Kebijakan ini merupakan salah satu upaya kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tengah masyarakat.
Kapolres OKI AKBP Agung Adhitia Prananta mengatakan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha hiburan, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari narkoba.
Menurutnya, pembatasan pemutaran musik remix dan DJ merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan sebagai tindak lanjut program prioritas Kapolri melalui Operasi Sarang Narkoba.
Langkah tersebut didasarkan pada penilaian bahwa kegiatan hiburan tertentu berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya pengedar maupun pengguna narkoba.
“Peran serta masyarakat sangat kami harapkan, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap keluarga dan tetangga agar tidak menjadi pecandu narkoba,” ujar Agung.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat menjalankan usaha orgen tunggal. Para pengusaha tetap diperbolehkan menjalankan aktivitas usahanya dengan membawakan jenis musik selain remix dan DJ.
“Kami tidak melarang usaha orgen tunggal. Yang kami larang adalah lagunya. Silakan diganti dengan lagu-lagu lain yang sesuai,” tegasnya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Rindi, salah seorang pengusaha orgen tunggal di Kayuagung. Ia menyatakan, para pelaku usaha hiburan pada prinsipnya mendukung langkah kepolisian demi menjaga lingkungan masyarakat dari potensi dampak negatif penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, pembatasan tersebut tidak harus menjadi penghalang bagi keberlangsungan usaha hiburan. Orgen tunggal tetap dapat beroperasi dengan menghadirkan pilihan musik lain yang bisa dinikmati masyarakat.
“Kami sebagai pengusaha orgen tunggal mendukung kebijakan ini. Usaha hiburan tetap bisa berjalan tanpa harus memutar musik remix atau DJ. Yang terpenting, hiburan tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan,” ungkap Rindi.
Dukungan serupa datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten OKI, H. Muazni. Ia menilai, upaya pencegahan peredaran narkoba membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, termasuk melalui pengawasan terhadap kegiatan hiburan yang berlangsung di lingkungan warga.
Menurut Muazni, kegiatan hiburan semestinya menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghadirkan kegembiraan. Karena itu, pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, serta ketertiban umum.
“Kami mendukung langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkoba. Hiburan boleh saja, tetapi harus tetap memperhatikan norma agama, nilai kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa kegembiraan justru menjadi pintu masuk bagi kemudaratan,” kata Muazni.
Melalui deklarasi tersebut, Polres OKI berharap dukungan dari pengusaha hiburan, tokoh agama, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menciptakan kegiatan hiburan yang aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial di Kabupaten OKI. (pani)
