KAB BEKASI | BBCOM – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan pentingnya pemetaan potensi pendapatan serta efisiensi tata kelola keuangan daerah sejak dini agar APBD 2027 benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bekasi. Selasa, (27/10/2026).
”Kunjungan kerja dan pembahasan bersama mitra ini sangat krusial untuk memetakan secara presisi potensi pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan dan aset, serta strategi peningkatan investasi. Kita ingin memastikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 dirancang secara efektif, akuntabel, dan betul-betul relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Barat,” ujar Jajang Rohana.
Jajang menambahkan, melalui peninjauan lapangan di P3D Kabupaten Bekasi dan diskusi intensif bersama dinas terkait, Komisi III DPRD Jabar berkomitmen mengawal setiap tahapan penganggaran agar pelaksanaan APBD 2027 dapat berjalan optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tentu hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel,” ucap Jajang.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan agenda Rapat Kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan serta rapat kerja strategis tersebut diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Adapun Perangkat Daerah mitra kerja yang hadir dalam rapat pembahasan meliputi:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat; serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.
