KOTA CIREBON | BBCOM – Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI), Dani Jaelani, mengkritik langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya penagihan pajak kepada wajib pajak.
Menurut Dani, pendekatan tegas dalam penagihan pajak harus diimbangi dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Di depan warga menagih pajak dengan melibatkan kejaksaan, polisi, dan TNI. Namun di sisi lain, masyarakat masih mempertanyakan pengelolaan anggaran yang harus benar-benar transparan dan amanah,” kata Dani dalam keterangannya.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya transparansi pengelolaan anggaran, penegakan aturan yang dinilai harus dilakukan secara adil kepada seluruh wajib pajak, serta optimalisasi pemanfaatan hasil pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Dani juga menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum yang menurutnya masih memerlukan pembenahan, sehingga masyarakat berharap penerimaan pajak dapat memberikan manfaat yang lebih nyata.
Sebagai solusi, Dani mengusulkan sinergi tiga unsur dalam pembangunan daerah. Pertama, pemerintah daerah diminta mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Kedua, DPRD diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara optimal. Ketiga, masyarakat didorong tetap taat membayar pajak sekaligus aktif mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.
“Jika pemerintah transparan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, dan masyarakat tertib membayar pajak, pembangunan Kota Cirebon akan berjalan lebih baik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat,” ujarnya. (Bud/cepy)
