WALHI Jabar Ajak Masyarakat Awasi Kinerja Eksekutif dan Legislatif

4 September 2019 / 17:20 WIB Dibaca sebanyak: 113 kali 1 Komentar

BANDUNG, BBCOM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilantik pada 2 September 2019 dan pada 5 September 2019 genap 1 tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat . WALHI Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat mengawasi dua lembaga tersebut yang mempunyai tugas menjalankan dan mengawasi jalannya Pemerintahan Jawa Barat. Khususnya kinerja Gubernur kita perlu periksa dan evaluasi capaian dan target kerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat,Sedangkan Momentum Pelantikan DPR Provinsi perlu kita sikapi dan tekan untuk melakukan upaya kerja kerja legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik dan transparan.

Dedi Kurniawan, Ketua Dewan Daerah WALHI Jawa Barat menyoroti indikasi terhadap dua lembaga tersebut jangan sampai mereka ‘MAIN MATA’.Sikap Kritis DPRD Provinsi yang baru dalam hal pengawasan jalannya pemerintah Jawa Barat jangan sampai tidak dilaksanakan dengan baik yang akhirnya merugikan Rakyat. DPRD jangan sampai seperti macan ompong yang tidak tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan akibat terlalu permisif  dan lemah dalam mengkritisi

“Eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat yang  bertanggung jawab terhadap kinerja SKPD seharusnya bertindak tegas karena  masih ada SKPD yang nakal “ , Ucap Dedi.

Sementara di bidang lingkungan,  selama 1 tahun masa kerja Gubernur WALHI Jawa Barat memandang belum terlihat pembenahan dan perbaikan terhadap kondisi lingkungan Jawa Barat. Kami melihat laju kerusakan di Jawa Barat semakin bertambah parah .Dampak dari kerusakan itupun sudah nyata dirasakan warga Jawa Barat. Oleh karena itu penting bagi  masyarakat  berpartisipasi mengawasi selain terhadap kebijakan pemerintah provinsi, juga terhadap pembuat regulasi kebijakan tersebut yaitu DPRD.

Menurut Direktur WALHI Jawa Barat, Meiki W Paendong,saat ini Jawa Barat berada di Peringkat 31 dari 34  provinsi untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Arah pembangunan dan alih fungsi lahan yang lebih mengutamakan pada fisik, yaitu  infrastruktur  jalan tol,bendungan, PLTU batu bara, dan kawasan koridor industri  akan semakin menurunkan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup Jawa Barat. Pencemaran limbah industri pabrik di beberapa sungai, seperti Citarum, Cileungsi, Cilamaya, dan bendung Barugbug tak kunjung  ditangani.

Selain itu dari sisi porsi anggaran lingkungan hidup juga masih sangat kecil. Hal itu berdampak pada kualitas dan kuantitas penanganan di sektor lingkungan hidup. Maka dari itu DPRD Provinsi Jawa Barat harus dapat memperjuangkan penambahan porsi anggaran sektor lingkungan hidup.

Dedi Kurniawan menjelaskan bahwa pendekatan politik anggaran harus mengedepankan perbaikan lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan di tahun anggaran yang akan berjalan . Bukan pada pembangunan infrastruktur dan lainnya yang bahkan nyaris hanya dijadikan bancakan.

Maka dari itu WALHI Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif untuk turut serta mengawasi dan mengawal kinerja dua lembaga tersebut. Apabila partisipasi masyarakat tinggi dalam pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja pemerintah baik legislatif dan eksekutif ke depan , tentunya apa  yang diharapkan oleh rakyat Jawa Barat Insya Allah dapat terwujud. (rls)

Bagikan
Share

1 Komentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *