KOTA CIREBON | BBCOM – Pemkota Cirebon terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategisnya adalah penguatan sektor unggulan daerah sebagai motor penggerak pembangunan lokal.
Hal ini menjadi fokus utama dan tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka resmi agenda Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon untuk Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/25).
Menurut Edo,” Kick Off Meeting adalah langkah awal fundamental dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Cirebon di masa depan.”
“Dokumen RKPD 2027 harus menjadi jembatan konkret yang menghubungkan visi besar kita dengan aksi nyata di lapangan,” ujar Wali Kota.
“RKPD 2027 harus selaras dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang menargetkan terciptanya Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan pada 2029. Setiap program dan alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendekatkan Kota Cirebon pada target jangka menengah dan panjang tersebut.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Edo mengatakan, Pemkot Cirebon telah menyinkronkan seluruh gerak pembangunan, terutama menghadapi tantangan seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.”
“Walau demikian, penyesuaian anggaran tetap berfokus pada tiga pilar utama,
1. Penguatan infrastruktur. 2.Peningkatan kualitas pendidikan.
3.Jaminan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, di tengah tantangan tersebut, Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,89 persen pada Triwulan I, bahkan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Inflasi juga relatif stabil di angka 2,27 persen, yang menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga,” terang Edo.
Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam penurunan angka kemiskinan dari 9,02% menjadi 8,66% per November 2025, berkat program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Selain itu, Kota Cirebon mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda sebagai Kota Sehat 2025, dan pengakuan sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2024.
Meski capaian positif tersebut menjadi modal, Wali Kota menekankan pentingnya penyusunan RKPD 2027 yang lebih cermat dan terukur, untuk memastikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Proses perencanaan harus komprehensif dan melibatkan berbagai sudut pandang,” tuturnya.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada hasil pembangunan, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin, akuntabilitas, dan pemanfaatan setiap peluang sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Mari kita maksimalkan seluruh potensi daerah dan bekerja dengan optimisme tinggi untuk mewujudkan Kota Cirebon yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menjabarkan target indikator makro kota untuk 2027. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,15-7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,99 persen, indeks gini 0,417, dan tingkat kemiskinan 7,00 persen.
Ia menjelaskan “RKPD harus menjadi implementasi visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai RPJMD 2025-2029 selama lima tahun ke depan.
“Penyusunan RKPD harus memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan indikator target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan terisinya data pembangunan melalui Cirebon Satu Data,dan alur pelayanan publik juga harus tetap terjamin, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya. (Bud)
