Siasati Kebutuhan Pembangunan, Pemprov Jabar Gandeng IMPI

28 November 2017 / 08:56 WIB Dibaca sebanyak: 665 kali Tulis komentar

JABAR BBCom-Agar proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng IMPI (Ikatan Mahasiswa Perencanaan) Koordinator Wilayah Bandung Raya, sebuah organisasi perkumpulan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota se-Bandung Raya. Melalui seminar bertajuk “Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur untuk Mancapai Pertumbuhan Ekonomi yang Merata”. pemerintah ingin meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap pembangunan dan mensiasati kebutuhan Jawa Barat ke depannya.

Achmad Suganda S.T,M.T Kasubdit Infrastruktur dan wilayah menjelaskan, misi yang digenggam dalam RPJPD Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Taqwa Jawa Barat sebagai Provinsi termaju di Indonesia”.

Dikatakan, walau terkesan sulit, tidak ada yang tidak mungkin jika seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan pemangku kepentingan, bersatu.

“Yang dikembangkan dalam RPJPD mulai dari pendidikan hingga berbagai infrastruktur yang didominasi pada sektor transportasi. Jadi yang diperlukan Jawa Barat adalah adanya sinergitas, peningkatan SDA secara efisien, termasuk peningkatan kompetensi untuk memperbaiki kualitas SDM,” kata Ahmad sekaligus membuka seminar tersebut di Aula Timur Gedung Sate Bandung Senin (27/11).

Sementara salah seorang pembicara Ir.Teti Armiati Argo,MES.,Ph.D. perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP) menjelaskan, rumah merupakan salah satu kebutuhan besar dari yang disediakan (demand supply). Optimalisasi infrastruktur tidak melihat ketimpangan karena harus terlebih dahulu memahami maksud dari ketimpangan itu sendiri.
“Semua perencanaan based on kebutuhan. Jangan takut oleh indeks gini atau ketimpangan, karena kita bisa menyelesaikannya”, tegasnya.

Lain halnya dengan Andi Kadandio Alpuddin, A. ptnh, M.M.,M.Si. dari BPN. Dia menyoroti kebutuhan sertifikasi tanah dan penataan tata ruang untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib didaftarkan untuk data. UU 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah menjelaskan langkah awal adalah “perencanaan” yang dilakukan oleh setiap instansi yang membutuhkan tanah.

“Masyarakat perlu mengetahui mengenai rencana yang akan dilaksanakan sehingga tidak ada petak umpet antar pemangku kepentingan dengan warga,” pungkasnya.

Gina Noviani Lestari S.T dan Cyela Nor Safitri dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang menyampaikan, kemantapan jalan Provinsi Jawa Barat per tahun 2016 mencapai 98,5 persen. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang berperan dalam hal pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, secata berkala.

Seminar diikuti lebih 250 mahasiswa se-Bandung Raya, termasuk mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan UIN Alauddin Makassar dan juga Ketua IMPI Korwil Bandung Raya, Abdullah Siregar. (Adun)

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *