BANDUNG | BBCOM – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah di Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Dalam agenda tersebut, ia menerima langsung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, salah satunya terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut Buky Wibawa, persoalan BPJS PBI menjadi perhatian serius karena menyangkut hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia menegaskan, BPJS PBI merupakan program jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu.
“Perlu kita pahami bersama, BPJS PBI diperuntukkan khusus bagi warga dengan kriteria ekonomi tertentu dan harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Berbeda dengan peserta non-PBI yang membayar iuran secara mandiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dan BPJS Kesehatan melakukan pembaruan dan integrasi data kepesertaan guna memastikan bantuan tepat sasaran. Melalui proses tersebut, peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi tidak lagi menerima subsidi, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus tetap mendapatkan perlindungan.
Namun demikian, Buky menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak merugikan warga yang berhak. DPRD Jabar, kata dia, akan terus memastikan proses pembaruan data dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif memeriksa dan memperbarui data kependudukan serta memastikan statusnya tercatat dalam DTKS apabila memenuhi kriteria penerima bantuan. Koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan dinas sosial setempat dinilai penting agar tidak terjadi kesalahan data yang berujung pada penonaktifan kepesertaan.
“Pengawasan seperti ini akan terus kami lakukan agar kebijakan berjalan adil dan hak masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari komitmen Ketua DPRD Jabar dalam memastikan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, berjalan optimal dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. (adip/)
