BANDUNG | BBCOM – Setiap tahun, kisah serupa terus berulang. Anak-anak gagal masuk ke sekolah negeri favorit karena terbentur sistem zonasi, sementara di sisi lain, orang tua mereka tak mampu membayar biaya sekolah swasta yang kian melambung. Realitas ini bukan sekadar angka dalam laporan tahunan pendidikan ini adalah soal nasib, mimpi, dan masa depan generasi bangsa.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rafael Situmorang, kembali mendengar langsung keluhan itu saat menjalankan agenda reses ke-III tahun 2025. Dalam dialog bersama warga di berbagai titik, Rafael menerima curahan hati para orang tua yang merasa kecewa dan putus asa akibat terbatasnya daya tampung sekolah negeri di wilayah mereka.
“Ini bukan masalah baru, tapi kenapa belum juga ada solusi konkret? Setiap tahun zonasi memakan korban. Anak-anak yang sebenarnya layak, akhirnya tidak bisa bersekolah hanya karena jarak rumah mereka terpaut beberapa ratus meter dari batas zonasi,” ujar Rafael.
Ia menilai, sistem zonasi sejatinya memiliki semangat pemerataan akses pendidikan. Namun tanpa diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan daya tampung sekolah negeri, kebijakan itu justru memunculkan ketimpangan baru.
Sebagai bentuk solusi jangka menengah, Rafael mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menambah ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah negeri, terutama di kawasan padat penduduk. Dengan penambahan ruang belajar, lebih banyak anak bisa tertampung, guru bisa mengajar lebih optimal, dan proses belajar-mengajar pun berlangsung lebih layak.
“Ini soal kemauan politik dan keberpihakan pada rakyat kecil. Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena sistem tidak berpihak pada mereka. Pendidikan bukan soal angka semata, tapi soal membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi,” tegasnya.
Rafael juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga memperhatikan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. Ia berharap suara-suara dari masyarakat yang ia serap selama masa reses bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak.
“Kita tidak boleh kalah oleh sistem yang kaku. Negara harus hadir memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” pungkas Rafael. (Adip/ded)
