BANDUNG | BBCOM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia kini tengah menghadapi sejumlah polemik yang semakin mempersulit pelaksanaannya. Isu utama terkait program ini mencakup keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa makanan serta insiden keracunan yang terjadi di Cianjur, yang menyebabkan 78 siswa jatuh sakit. Isu-isu ini mengancam keberhasilan program yang seharusnya menjadi bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Janji Kampanye yang Terancam Gagal
Lebih dari sekadar janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, MBG merupakan inisiatif besar yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak Indonesia. Namun, masalah-masalah yang muncul belakangan ini membuat jalannya program semakin terhambat, dan menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat untuk segera melakukan tindakan.
Kritikan dari Anggota DPRD Jawa Barat
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang SH, mengungkapkan penyesalannya terkait insiden keracunan tersebut. Rafael menilai bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi serta perbaikan agar program MBG dapat berjalan dengan optimal.
“Saya rasa pemerintah pusat, khususnya Presiden, harus segera melakukan evaluasi yang mendalam. Keterlambatan pembayaran dan insiden keracunan ini sudah cukup mengganggu, dan kami khawatir kejadian serupa bisa terjadi lagi di tempat lain,” ujar Rafael di Gedung DPRD Jawa Barat.
Pentingnya Pengawasan dan Perbaikan
Lebih lanjut, Rafael menegaskan pentingnya memastikan bahwa program MBG yang memiliki tujuan mulia ini tidak berakhir dengan kegagalan. Menurutnya, persiapan yang matang dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.
“Program ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami menginginkan agar hasilnya sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai,” ujar Rafael. Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi program.
Peran Badan Pangan Nasional dalam Pengawasan
Sebagai bagian dari solusi, Rafael menyarankan agar Badan Pangan Nasional yang ditugaskan untuk mengelola program ini, lebih fokus pada pengawasan yang ketat. Hal ini mencakup penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta penggunaan instrumen yang tepat untuk mencegah insiden serupa.
“Evaluasi menyeluruh oleh Presiden dan Badan Gizi Nasional sangat penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya. (Adip/ded)
