KABUPATEN CIREBON | BBCOM — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon II melalui kegiatan Canvassing Mapag Data.
Program ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah secara lebih efektif.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon Erus Rusmana melalui Sekretaris Fahmi Sudjati mengatakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan Canvassing Mapag Data.
Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Ketersediaan data yang valid dapat menunjang optimalisasi pendapatan pajak daerah. Jadi, dengan data yang sesuai existing, dapat memaksimalkan pendapatan pajak daerah,” kata Fahmi di Hotel Apita Cirebon, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut bukan hanya mendukung program KPP Pratama, tetapi juga menjawab kebutuhan Pemkab Cirebon dalam meningkatkan kualitas basis data perpajakan.
Fahmi menjelaskan, objek dan subjek pajak pada dasarnya saling berkaitan antara pajak pusat dan pajak daerah.
Sebagai contoh, sebuah hotel tidak hanya menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh), tetapi juga berkaitan dengan pajak hotel, restoran, hiburan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Karena itu, menurut dia, pengumpulan data secara bersama-sama akan membuat proses pendataan lebih efisien, dibandingkan jika masing-masing instansi bekerja sendiri.
“Alangkah baiknya dilakukan bersama, tidak masing-masing. Salah satunya, tentu lebih efisien terhadap anggaran yang dibutuhkan,” ujarnya.
Bapenda Kabupaten Cirebon berharap kegiatan Canvassing Mapag Data dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin.
Dengan kolaborasi yang semakin intensif, kualitas data perpajakan diharapkan terus meningkat, sehingga potensi penerimaan negara maupun daerah dapat tergali secara optimal.
“Jadi sekali lagi, pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda, sangat mendukung kegiatan Mapag Data ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan secara intensif atau komprehensif, misalnya dua tahun sekali dilakukan. Kami sangat mendukung sekali,” ucap Fahmi.
Terkait tingkat kepatuhan wajib pajak, ia menilai kondisinya masih berjalan dengan baik. Meski kesadaran wajib pajak dipengaruhi berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi dan kondisi usaha, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki mekanisme penanganan untuk menjaga kepatuhan.
“Untuk sementara ini, alhamdulillah telah berjalan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cirebon II, Maulana Abdullah menyatakan, inisiasi ini merupakan bentuk konkret dari komitmen sinergi yang telah dibangun sejak pertemuan satu bulan lalu, tepatnya pada 20 Mei.
Ia mengapresiasi respons cepat Bapenda Kabupaten Cirebon dan dukungan penuh dari Satpol PP yang membuat wacana kolaborasi ini dapat segera diimplementasikan secara riil.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kata ‘Mapag’ diambil dari kearifan lokal bahasa Cirebon dan Sunda yang berarti menjemput.
Melalui filosofi jemput bola ini, tim gabungan diterjunkan langsung untuk memastikan data administrasi yang dimiliki institusi selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Maulana mengatakan, tim telah memetakan setidaknya 88 titik lokasi yang menjadi sasaran minimal penyisiran data. Kegiatan Mapag Data ini mengusung tiga tujuan utama.
“Pertama, untuk menjaga validitas dan meningkatkan kualitas data perpajakan demi mengejar perkembangan di lapangan yang bergerak sangat cepat,” ucapnya.
“Kedua, untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak daerah maupun pajak pusat. Ketiga, sebagai bentuk penguatan program sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menginstruksikan kepada seluruh tim di lapangan untuk tetap mengedepankan etika profesional dan sopan santun.
Petugas diminta untuk selalu tersenyum, memberikan sapaan hangat, serta fokus pada pemberian edukasi agar tidak menimbulkan ketakutan atau keresahan di masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan kerja dan pendekatan persuasif jika menghadapi resistensi di lapangan.
Seluruh petugas diharapkan mampu menyajikan laporan yang akurat dan komprehensif dari hasil penyisiran 88 titik tersebut, sehingga energi besar yang telah dicurahkan dalam program ini dapat memberikan hasil yang optimal bagi negara dan daerah”(bud)
