BANDUNG | BBCOM | Untuk menopang tata kelola keuangan desa dalam pengembangan perekonomian pedesaan dibutuhkan mitra strategis terutama program pemulihan akibat lesunya ekonomi dari dampak Covid-19. Disinilah dibutuhkan peran Pemerintahan Desa dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat yang harus menjadi penggerak.
Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk mengapresiasi perjanjian kerjasama antara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan BJB, karena menurutnya ini merupakan terobosan yang positif untuk menopang tata kelola keuangan di desa dalam memajukan Perekonomian Desa Melalui Inklusi Keuangan.
Dikatakannya masa pandemi ini berdampak pada perekonomian, dan pemerintah desa harus menjadi salah satu pendukung dalam penyembuhan ekonomi apalagi didukung oleh Bank milik daerah tersebut. (4/12/2021)
Fraksi Gerindra Persatuan Dapil 4 Kabupaten Cianjur ini berharap, hadirnya Bank BJB dapat membantu pertumbuhan Bumdes terkait permodalan, namun menurutnya yang paling penting adalah bagaimana cara untuk membangun bisnis yang baik dengan cara adanya pembinaan dan pelatihan.
Kami dari Komisi 1 DPRD Jabar memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Bjb, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jabar, Apdesi dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah bersinergi, bergotong-royong dalam program ini. (adikarya/ded)
