BANDUNG | BBCOM – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memangkas anggaran untuk kerja sama media secara drastis, dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu respons keras disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Daddy Rohanady, yang mewakili daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu.
Saat di jumpai diruang kerjanya pada Jumat (23/5/2025), Daddy menilai kebijakan tersebut sangat membahayakan kehidupan pers, khususnya media lokal yang menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Jangan pernah naif terhadap perannya. Kalau media lumpuh, publik akan buta terhadap realitas kebijakan,” tegas Daddy.
Sebagai mantan jurnalis yang pernah berkiprah di Jakarta, Daddy memahami betul peran strategis media dalam pembangunan daerah. Menurutnya, media tidak hanya menjadi penyalur informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas sosial, penyambung aspirasi masyarakat, serta penjaga akuntabilitas pemerintah.
Daddy mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini mulai menimbulkan efek domino di lapangan. Ia menyebut sejumlah media di daerah sudah mulai melakukan pengurangan karyawan akibat terhentinya kerja sama dan berkurangnya pendapatan dari iklan pemerintah.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana sebuah media bisa kehilangan hingga Rp6 miliar dalam satu tahun hanya karena pembatasan iklan dan pemutusan kerja sama,” ungkapnya.
“Itu yang membuat banyak redaksi terpaksa merumahkan karyawan. Ini menyedihkan.”
Menurutnya, ketika media mengalami krisis, bukan hanya jurnalis yang terdampak, melainkan juga masyarakat luas. Akses terhadap informasi menjadi terbatas, dan ini justru memperparah persoalan sosial seperti pengangguran terbuka yang kini masih tinggi di Jawa Barat.
Meski prihatin, Daddy tetap memberi semangat kepada para insan pers untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia percaya setiap krisis menyimpan peluang untuk beradaptasi dan bangkit, meski tidak semua orang mudah melakukan transisi profesi.
“Saya diajari orang tua, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tinggal apakah kita mau bertahan atau bertransformasi,” katanya.
“Namun tentu tidak semua orang punya kesiapan untuk langsung berganti haluan.”
Dalam perbincangan itu, Daddy juga menyampaikan harapan besar kepada media lokal seperti Radio Cahayu agar tetap bertahan di tengah tekanan.
“Saya ingin Cahayu tetap bersinar. Jangan sampai padam. Karena di sinilah masyarakat mendapatkan suara mereka.”
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jabar XII yang meliputi 76 kecamatan dan 763 desa/kelurahan, Daddy menegaskan pentingnya keberadaan media lokal dalam mendekatkan informasi kepada masyarakat. Terlebih di tengah derasnya arus informasi digital yang tidak selalu akurat.
“Tanpa media yang kuat, masyarakat akan tergagap-gagap memahami perubahan kebijakan yang cepat dan kompleks,” ujarnya.
“Saya ingin media tetap hidup dan menjadi pengawal informasi. Jangan sampai rakyat kita sok mental karena informasi diputus dari akarnya.”
Daddy berharap pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dan lebih mengapresiasi peran media sebagai mitra pembangunan. Menurutnya, menjaga ekosistem media bukan sekadar soal anggaran, tapi juga soal komitmen terhadap keberlangsungan demokrasi dan keterbukaan informasi publik. (Adip/sbr)
