BANDUNG | BBCOM | Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk, mendukung program digitalisasi desa. Sebab, dari beberapa desa digital di Jabar, banyak desa yang sudah siap dengan digitalisasi tersebut.
“Ini sangat membanggakan, khususnya bagi masyarakat desa yang ada di Jabar harus turut mensukseskan desa digital ini sebagai kemajuan daerah pedesaan,” ujar politisi gerindra daerah pemilihan Kabupaten Cianjur saat diminta komentarnya (1/12/2021).
H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk mengatakan, di daerah Kabupaten Cianjur banyak desa sudah menyiapkan diri untuk menyambut eranya digitalisasi tersebut, karena dengan adanya inovasi-inovasi yang dipadukan akan menciptakan inovasi baru. Sehingga akan sangat menunjang bagi desa dalam mengembangkan teknologi digitalisasi.
“Inovasi yang terbarukan inilah yang menjadi terobosan bagi kemajuan desa,” katanya.Agam berharap agar pengelolaan desa baik itu antar desa yang melakukan studi banding maupun dari desa yang sudah maju memberikan penyuluhan kepada desa tertinggal.
“Tentunya peranan pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam aspek pelayanan, pelatihan dan pengelolaan desa digital,” ucapnya.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen memajukan desa. Salah satunya dengan memberikan dukungan pendanaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Hal itu dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021).
“Kami satu-satunya provinsi yang memberikan bantuan keuangan ke BPD melalui bantuan keuangan Provinsi ke seluruh desa di Jawa Barat, karena saya mencintai desa. Makanya, satu-satunya provinsi yang memberi keuangan tiap tahun ke BPD adalah Provinsi Jawa Barat,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Kang Emil pun akan memperjuangkan kesejahteraan BPD agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga setiap tahunnya ada anggaran khusus yang terstruktur untuk BPD.
“Saya akan memperjuangkan kesejahteraan BPD di APBN menyampaikan aspirasi bapak/ibu semua kepada Mendagri agar ada anggaran APBN secara resmi, secara terstruktur untuk BPD,” ucapnya.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar juga memiliki program Desa Digital. Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.
Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya. (adikarya/ded)
