BANDUNG BBCom– DPRD Jawa Barat mendorong anggaran pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) diwilayah Kabupaten Bandung. Alokasi anggaran sebesar Rp 119 miliar sangat diperlukan untuk pembangunan diatas lahan seluas 11 hektar.
Kendati demikian, luas lahan yang akan dibangun sebesar 6,4 hektar. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jabar harus mempersiapkan dengan matang agar dapat berdaya saing dengan provinsi kainnya bahkan negara lain. Karena itu sarana dan prasarana serta faktor penunjangnya pun harus didukung penuh.
“Pembangunan BLK akan menjadi prioritas, sebab dengan sendirinya SDM akan terangkat,” katanya. Dia menambahkan, persiapan BLK untuk menghadapi MEA ini tidak hanya berlaku di Jabar. Secara nasional MEA berlaku untuk diseluruh negara.
Kondisi ini yang harus diantisipasi dalam konteks perbedaan budaya dan bahasa. Sehingga daya saing akan terasa sangat ketat untuk dilakukan jika tidak ada persiapan khusus.
“Persiapannya juga harus matang, terutama SDMnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Rukmana menuturkan, pembangunan BLK di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah saat ini baru mencapai 18 persen. Padahal sebenarnya, lahan seluas 6,5 hektare di Kelurahan Manggang telah disiapkan untuk pembangunan BLK sejak tahun 2008.
“Tahun 2011 barulah dimulai rencana pembangunan dan pada 2013 baru selesai dibuat DED (detail engineering design-red),” ujar Rukmana..
Dari DED tersebut, ada 2 gedung yang akan dibangun BLK dengan kapasitas masing-masing hingga 500 orang. Namun, pembangunannya sendiri baru dilakukan pada 2014 dengan pemerataan dan pemagaran lahan. Pada 2016 ini, menurut Rukmana, kelanjutan program pembangunan tahun jamak tersebut pun belum ada kejelasan. Soalnya, kucuran dana dari pemerintah pusat belum juga turun. Dari kebutuhan dana pembangunan BLK sekitar Rp 100 miliar, baru Rp 19 miliar saja yang telah cair.
Dana tersebut berasal dari anggaran kabupaten dan provinsi. “Dana dari pusat sendiri belum turun. Padahal, BLK ini juga program Kemenakertrans dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja menjelang MEA,” kata Rukmana.
Balai latihan kerja tersebut rencananya akan digunakan untuk pelatihan berbagai keterampilan tenaga kerja, seperti perbengkelan, menjahit, tata boga, agribisnis, hingga bahasa. Di balai tersebut, masyarakat akan dilatih untuk mengembangkan keterampilan kerja sesuai dengan minat ataupun latar belakang disiplin ilmu masing-masing. Keberadaan BLK, menurut Rukmana, saat ini mutlak dibutuhkan agar para tenaga kerja memiliki keterampilan kerja yang andal.
Tujuannya, agar mereka benar-benar siap bersaing di pasar global ASEAN tahun ini. Apalagi, tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung saat ini masih tinggi, yakni sekitar 8 persen dari total angkatan kerja sebanyak 2 juta orang. Angka tersebut masih di atas standar nasional untuk tingkat pengangguran terendah, yakni 6 persen dari angkatan kerja. “Jadi, kami juga minta pemerintah pusat agar serius memperhatikan hal ini. Jangan hanya datang ke daerah hanya untuk memantau, tetapi tidak ada kelanjutannya,” tutur Rukmana. (dp)
