Perhelatan pilkada kota cimahi memang masih sekitar 2 tahun. Namun isu tentang siapa yang akan maju pada pilkada nanti, saat ini mulai tercuat ke permukaan. Disebut sebut, walikota sekarang pun akan kembali maju pada pilkada tahun 2022.
Oleh : Teddy goewana (redaksi bandung berita)
Pada kondisi ini, di tengah euforia demokratisasi, adalah hal yang sah sah saja siapapun yang akan maju dalam pilkada untuk bisa menduduki kepala daerah, tentu saja mesti memenuhi syarat integritas, kapabilitas, dan konstitusional. Namun ketika calon calon ini nantinya mulai terangkat ke permukaan dan mendapat rekomendasi dari partai politik, apakah mereka memang memiliki potensi untuk memimpin dan memajukan daerah yang dipimpinnya? Kondisi inilah yang benar benar harus dicermati oleh masyarakat, sehingga pilihan masyarakat tidak keliru.
Pasalnya, kerap sekali masyarakat terkecoh memilih calon pemimpin daerah hanya karena adanya performa kulit luar yang diantaranya penampilan fisik, gaya bicara saat kampanye, atau bahkan cara memperlakukan masyarakat dengan cara memberikan sesuatu (bisa money politics). Padahal integritas, kapabilitas, dan potensi kinerjanya belum bisa diandalkan. Lantas bagaimana dengan petahana yang selama lima tahun sudah memimpin Daerah? Apakah sudah ada jaminan integritas, kapabilitas, dan kinerjanya? Jawaban atas pertanyaan itu tentu akan beragam karena berada pada tatanan subyektif tiap tiap individu anggota masyarakat kota Cimahi.
Dalam proses pilkada termasuk pilkada kota cimahi terkait sistem demokrasi, proses pemilihan bukan sekedar memilih siapa yang layak menjadi walikota, tetapi ini adalah proses pendelegasian masyarakat kepada seseorang untuk membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan. Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka hal ini merupakan penghianatan kepada masyarakat. Dalam kaitan itu, partai politik dalam pengajuan calon pun pertimbangannya tidak didasarkan kepada sejauh mana si calon mampu memenuhi mahar politik yang diinginkan partai, tetapi mesti didasarkan pada kepentingan obyektif untuk kepentingan warga masyarakat kota Cimahi.
Sayangnya, yang tercuat selama ini, partai politik yang mengajukan calon pemimpin daerah selalu mendasarkan pada kemampuan si calon didalam memenuhi mahar politik yang jumlahnya fantastis. Kita belum tahu bagaimana partai politik di kota cimahi dalam proses pengajuan calon walikota untuk Pilkada kota Cimahi tahun 2022. apakah akan berpijak pada obyektifitas untuk kepentingan warga masyarakat kota Cimahi, ataukah ada proses lain yang mengabaikan kepentingan keinginan dan kepentingan warga kota Cimahi ?. Inilah yang harus dicermati, dan masyarakat warga kota Cimahi harus berani menolak jika calon yang diajukan partai politik adalah orang yang tidak punya integritas ran kapabilitas. (advetorial)
