BANDUNG | BBCOM | Dinilai menilai memiliki kinerja baik, Komisi II DPRD Jawa Barat mengapresiasi dan mendorong Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang Kabupaten Bandung Barat yang menjadi Pilot Project Peternakan Sapi dan Susu serta pengelolaan hasil lainnya.
KPSBU yang berdiri sejak tahun 1971, yang telah memiliki kegiatan usaha meliputi usaha simpan pinjam, perdagangan susu, penyediaan makanan ternak atau biasa disebut MAKO (Makanan Koperasi), pembibitan dan kesehatan hewan, dan usaha perdagangan dari hasil olahan susu menjadi berbagai jenis makanan dan minuman.
Melihat dari usianya, KPSBU Lembang yang kini sudah lebih dari setengah abad lebih, tentu memiliki jam terbang yang luar biasa. Sehingga hingga kini roda organisasi Koperasi terus berjalan dengan baik.
Jadi, tidak salah kalau Komisi II DPRD Jabar mendorong agar Koperasi PSBU menjadi menjadi Pilot Project Peternakan Sapi dan Susudi Jabar bahkan di Indonesia.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Mirza Agam Gumay, SM.Hk saat dimintai tanggapannya terkait hasil kuker Komisi II DPRD Jabar beberapa waktu lalu ke KPSBU Lembang di kabupaten Bandung Barat, Minggu (24/04/2022).
Agam mengatakan, kedatangan rekan Komisi II ke KPSBU Lembang tersebut, untuk melihat dan mengetahui perkembangan dan keunggulan pihak koperasi dalam mengelola ternak sapi dan susu serta makanan dan minuman yang dihasilkan dari susu oleh KPSBU Lembang.
Dari hasil kunjungan kerja Komisi II, keberadaan Koperasi PSBU Lembang sangat layak menjadi pilot project dalam pengelolaan secara keseluruhan. Bahkan jumlah anggotanya saja, sudah banyak hingga mencapai 7000 anggota, sehingga dapat diindikasikan bahwa koperasi ini sehat.
“Pencapaian ini sangat berdampak positif khususnya bagi keanggotaan KPSBU, terlebih bagi peternak yang juga sekaligus sebagai anggota koperasi yang banyak mendapatkan keuntungan secara organisasi,” ujar H. Mirza Agam Gumay.
Sektor lainnya, lanjut dia, yang menjadi kendala bagi KPSBU ialah ketersediaan lahan untuk pakan ternak sangat terbatas. Karena itu, dirinya mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan lahan yang dibutuhkan, hal ini memerlukan koordinasi dan pendataan lintas lembaga yang harus dikaji lebih luas agar semua mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.
“Sehingga kedepan para peternak dapat meningkatkan produksi produk susu yang dihasilkan, atau produk lain dari peternakan sapi seperti bio gas dan sebagainya,” tandasnya. (ded/adikarya).
