Ineu Berdialog dengan Pendamping Desa Se-Jabar

13 September 2017 / 18:09 WIB Dibaca sebanyak: 719 kali Tulis komentar

JABAR BBCom-Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari beserta Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, menggelar hearing dialog dengan para tenaga pendamping desa se-Jawa Barat, Rabu (13/9/2018).

Kegiatan dialog turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Prov. Jabar, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Firman, Gubernur IPDN, Korprov Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) III Pendamping Desa Jabar, dengan peserta seluruh TAPM se-Jabar dan TA PP KPW.

Dialog tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, yakni, pertama, perlu dibangun sinergisitas dan koordinasi yang baik antara KPW dengan DPMPD provinsi, dan juga antara TA PM kabupaten dengan DPMPD Kabupaten.

Untuk memperkuat pendamping, sebagaimana dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Diding Saefuddin Zukhri  akan menindaklanjutinya dengan mengadakan koordinasi intensif dengan Dinas PMD Prov. Jabar, termasuk dalam menangani permasalahan desa yang menjadi wilayah kerja Komisi I.

BACA JUGA  Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar Ikuti Orientasi di BPSDM Kemendagri

Kedua, hearing dialog merupakan pembuka jalan untuk menjalin komunikasi, koordinasi dan membangun sinergisitas antara KPW dengan DPMPD Prov. Jabar.

“Komisi I diharapkan segera menindaklanjuti ini,” tegas  Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, bagi pendamping di tingkat kabupaten, perlu dilakukan pertemuan dalam bentuk rakor dan peningkatan kapasitas yang dananya dianggarkan dari provinsi maupun kabupaten setempat.

“Tentunya, DPRD Prov. Jabar akan memasilitasi hal ini, dengan melihat ketersediaan anggaran serta regulasi yang ada,”pungkas Ineu.

Pada hearing dialog tersebut mengemuka sejumlah persoalan yang dihadapi oleh para pendamping desa dan ini menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sadar Muslihat.

BACA JUGA  Dedi Hasan Berpasangan Dengan Irfan Hakim Nyabup di Garut

Menurutnya dengan bergulirnya UU Desa yang mengamanatkan untuk menggelontorkan dana desa yang jumlahnya mencapai 1 milyar, maka sorotan para kepada desa beserta aparaturnya termasuk pendamping desa akan semakin tinggi.

“Apalagi rezim ini adalah rezim akuntasi, artinya pertanggungjawabab atas penggunaan dana desa tersebut akan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Karena itu para pendamping desa harus berhati-hati saat melakukan pendampingan di desa, ” Sadar mengingatkan.

Sadar memberikan masukan agar dibuat kluster-kluster permasalahan yang terjadi saat dilakukan pendampingan desa. (hms/red)

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *