GMBI : Kejati Jabar Mandul Tangani Kasus Korupsi

19 Desember 2018 / 14:08 WIB Dibaca sebanyak: 282 kali 1 Komentar

BANDUNG BBCom– Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Rabu,19/12 Jl.REE Martadinata Bandung.

Dalam orasinya, GMBI meminta kejelasan kasus hukum persoalan bansos/hibah buat organisasi bccf tahun 2008,2009,2011,dan 2012 Kota Bandung agar tidak jadi polemik.

Selain itu, berkali kali  GMBI minta laporan terkait mesin parkir di ruas jalan kota bandung kepada Kejati Jabar , karena dalam laporan yang disampaikan ada indikasi kerugian negara pada mesin parkir ini.

Namun aneh, pihak Kejati Jabar seolah olah mandul dan tidak transparan kepada publik, sehingga wajar bila kita datang terus dan menanyakan kejelasan kasus hukumnya.

Sementara menurut Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman, hari ini yang sekian kali kami melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Jabar.

Kejati Jabar sejauh ini tidak berani mengumumkan bahwa kasus BCCF tidak ada masalah. Dan tidak hanya itu yang kita minta kejelasan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jabar seperti Mesin Parkir Kota Bandung,dana hibah Kab Tasikmalaya yang menyeret Wakil Gubernur Jabar UU yang mana kasusnya sudah menyeret perangkat di bawahnya.

Dalam persidangan nama UU sudah disebut, dan terdakwa sudah menceritakan perannya dalam kasus tersebut Seharusnya pihak kejati merespon aspirasi kita, berikan kepastian hukum terhadap kasus bccf dan mesin parkir kota bandung.

Sementara menurut  Ketua Korwil 1 Jabar Abah Mahsur bertanya kepada pihak Kejati”apa sih tugasnya Kejati” apa tidak malu kepada masyarakat, kalau beberapa kasus korupsi tidak ada kejelasan, bahkan dari tahun 2015 sampai sekarang kasus korupsi yang kita laporkan tidak di tindak lanjuti.

“Saking keselnya masyarakat terhadap kinerja Kejati Jabar sampai sampai membakar kantor Kejati Jabar” apakah seperri ini yang bapak inginkan” kata abah dengan nada berang.

Kalau Kejati tidak ada kepastian, maka bisa bisa kita laporkan pihak Kejati Jabar ke Kejagung atau KPK karena Data data yang kita laporkan sudah cukup dari sisi bukti dan pengakuan.pungkas Abah (***)

Bagikan
Share

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *