KAB.BANDUNG–Gerakan satu juta muzzaki yang digelar di Gedung Moch Toha komplek Pemda Kabupaten Bandung Rabu 21/08/2019 yang dihadiri oleh Bupati Bandung, Ketua MUI Kab, Bandung, para Ketua MUI kecamatan, dan Ketua MUI desa sekabupaten Bandung. Serta jajaran kepolisian dan TNI, KUA tiap kecamatan dan Desa yang hadir pada saat itu berjumlah sekitar 400 orang.
Kegiatan Rapat pimpinan MUI kabupaten Bandung dan Sosialisasi Gerakan satu juta muzakki dengan event 123 dari pihak MUI, Baznas, dan DLH Kabupaten Bandung. memperkuat koordinasi ke organisasian seluruh pimpinan dari Desa kecamatan dan Kabupaten agar bisa bersinergi untuk bersama-sama menyukseskan program pembangunan Kabupaten Bandung ingin menyumbang kontribusi dalam rangka menyukseskan program pembangunan Kabupaten Bandung yaitu turut menyukseskan program pemerintah dengan Program “Sajiwa Sabilulungan”. Rabu (21/08).
KH. H. Yayan Hudaya, menjelaskan bahwa, pertama teknik memanfaatkan untuk membahas 3 agenda yang pertama kaitan dengan LPJ atau SPJ bila kabupaten Bandung mendapat Bantuan Operasional sampai Desa kalau diakumulasikan sekitar 2,8 milliar yaitu tiap desa dan Kecamatan, ini adalah merupakan suatu kebijakan pimpinan kita Bupati Karena tidak semua Kabupaten mendapatkan maka patut kita syukuri, ini bukan uang dari pribadi Bupati tapi uang APBD yang harus dipertanggung jawabkan oleh Beliau selaku kepala daerah dan kepada pimpinan para dinas, apabila salah satu menggunakan yang kedua harus mempertanggung jawabkan kepada 8 pejabat yang ada di desa.
Maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan pengetahuan dalam tekhnik pembuatan LPJ dan SPJ mulai tingkat Desa dan Kecamatan.
Bupati Bandung H.Dadang M.Naser mengungkapkan sangat mengapfresiasi terkait dengan kegiatan gerakan sejuta muzzaki di event 123. Dirinya berterima kasih atas bantuan gerakan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh jajaran para alim ulama para ormas di Bandung ini berdampak pada potret pembangunan Kabupaten Bandung secara nasional maupun internasional perlu dipahami bahwa penilaian sebuah Pembangunan di negara dilihat dari IPM nasional atau kongres nasional di PBB melalui ujian UN bahwa menilai sebuah negara itu kesepakatan dunia ternyata itu berpatokan kepada piagam PBB Jakarta lihat urutan Piagam Madinah kemarin catat piagam PBB, 7 kesepakatan ulama dan negarawan kita yakni Pancasila, kategori kategori yang dilihat dari sebuah pandangan PBB itu indeks pembangunan manusia (IPM) dilihat dari pendidikan, perekonomian, dan daya beli.” jelas bupati (21/08) *R
