Diperlukan Etika Budaya Dalam Pembangunan Daerah

dsc_0000045_editBANDUNG BB.Com— Proses pembangunan daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masayarakat bukanlah perkara mudah. Diperlukan pemahaman karakteristik daerah dan masyarakatnya, sehingga arah pembangunan benar benar tepat sasaran. Demikian dikemukakan Tantan Sofyan, ketua LSM Terorist Jawa Barat di tempat kerjanya beberapa hari lalu.

“Pemahaman itu akan bisa terwujud jika pemimpin daerah dari mulai gubernur, walikota hingga aparat ke bawahnya berasal dari putra daerah. Tidak seperti sekarang ini, proses kepemimpinan daerah tidak lagi didasarkan pada asal muasal putra daerah tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan partai politik. Inilah yang mengakibatkan banyaknya pembangunan daerah yang amburadul karena pemimpinnya tidak memahami karateristik daerah dan masyarakat yang dipimpinnya”, kata Tantan.

Yang lebih penting lagi, kata Tantan, kepala daerah harus memiliki etika yang dilandasi budaya didalam kebijakannya untuk membangun daerah. Etika yang berbudaya ini akan menjauhkan para kepala daerah dari sifat mementingkan diri sendiri dan sikap tamak. Sebab kalau para kepala daerah tidak memilii etika yang berbudaya, maka prilakunya akan korup dan lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya yang dalam hal ini partai politik pengusungnya. Akibatnya korupsi para kepala daerah akan terus menerus terjadi, dan hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat yang dipimpinnya

Coba saja kita amati, tegas Tantan, sekarang ini begitu banyak kepala daerah yang tingkah lakunya sangat korup. Penggelapan uang negara, suap/gratifikasi, pencucian uang, dan serentetan prilaku korup lainnya banyak dilakukan oleh beberapa kepala daerah di tanah air.

“KPK beberapa kali berhasil menjebloskan beberapa kepala daerah ke jeruji besi karena kasus kasus korupsi, suap dan sejenisnya. Ini jelas menjadi cermin betapa para kepala daerah sekarang banyak yang tidak memiliki etika budaya yang santun. Kalau begini kondisinya, jangan harap pembangunan daerah akan maju karena duit negara digerogoti untuk kepentingan yang tidak jelas dan hanya untuk memperkaya diri sendiri”.

Khusus untuk kondisi Jawa Barat, dirinya bersama dengan barisan LSM Terorist tidak akan ragu untuk bersuara lantang jika kepala daerah, baik Gubernur maupun Walikota/bupati tidak memiliki kepekaan dan etika budaya didalam melaksanakan pembangunan. “Ini Jawa Barat yang masyarakatnya sudah sangat dikenal memiliki kesantunan. Kesantunan inilah yang perlu dihargai keberadaannya melalui pembangunan yang benar benar mampu memberikan kesejahteraan bagi semua, sesuai sasaran pembangunan jangka panjang provinsi Jawa Barat yaitu maju dan sejahtera untuk semua. Sasaran ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan kosong tetapi benar benar harus diwujudkan secara nyata”, tandas Tantan.

Pada kesempatan itu, Tantan juga menyinggung soal pelaksanaan PON di Jawa Barat yang saat ini sudah usai. “Saya lihat dari awal kesiapan, pembinaan atlet Jawa Barat dilakukan dengan sangat matang. Hasilnya ternyata benar, Jawa Barat berhasil meraih prestasi Jabar Kahiji.

Dengan demikian nama baik Jawa Barat di tingkat nasional akan semakin harum. Tentu saja, para pengurus bidang keolahragaan Jawa Barat tidak cepat puas dan tetap dituntut untuk benar benar menempatkan kepentingan prestasi di urutan teratas tanpa berfikir soal pamrih didalam melakukan pembinaan atlet.”

“Prestasim itu jelas membanggakan mengingat sudah sangat lama sekitar 55 tahun Jawa Barat tidak merasakan prestasi pada ajang PON. Sebagai warga Jawa Barat kita turut berbangga atas perjuangan para atlet Jawa Barat yang telah berjuang begitu keras untuk mempersembahkan yang terbaik terhadap tanah legenda, sehingga kejayaan tanah legenda benar benar berhasil diwujudkan.”. (ted)


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *