JAKARTA BBCom – Aksi Dewan Pemuda Sriwijaya didepan kantor KPK, dengan membawa spanduk menuntut pihak KPK untuk mengusut dana hibah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dan dugaan mark up pembelian lahan warga di Jakabaring.
Menurut Ketua Dewan Pemuda Sriwijaya Edward Jaya, dugaan adanya permainan itu mencuat setelah beberapa warga mempertanyakan ganti rugi atas salah satu lahan yang saat ini sudah dikuasai Pemprov Sumsel.
“Pemprov Sumsel mengatakan sudah melakukan ganti rugi. Namun, kenyataannya beberapa pemilik lahan sendiri belum menerima ganti rugi dan sertifikat lahan masih ada pada warga,” katanya kepada BBCom (18/7).
Edward mengatakan, perihal ganti rugi lahan milik warga tersebut, sempat beberapa kali dipertanyakan kepada Pemprov Sumsel. Namun beberapa pejabat di Pemprov Sumsel justru saling lempar tanggung jawab.
Selain itu, warga juga pernah mengkonfirmasi masalah itu ke Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, yang dijabat Laonma PL Tobing. Namun, upaya itu juga tak menemui titik terang.
Koordinator lapangan dalam aksi tersebut Ing Suardi, pihaknya meminta KPK agar segera mengusut tuntas persoalan ini, karena dibalik megahnya pembangunan Jakabaring yang dilaksanakan Pemerintah Sumatera Selatan masih banyak menyisakan masalah, terutama lahan warga yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. (red)
